RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai ada yang salah dengan program hilirisasi nikel selama ini.

Ia menyebut program hilirisasi nikel yang digadang-gadang pemerintah selama ini berantakan dan menyisakan masalah yang besar.

Karena persediaan nikel yang sebelumnya melimpah kini hanya tinggal beberapa saja. Bahkan oleh para ahli diperkirakan hanya tersisa untuk tujuh tahun operasional saja.

"Ini tragis. Kondisi tersebut tentu akan membuat Indonesia kehilangan sumber pendapatan negara," tegas Mulyanto kepada media ini, Senin (4/9/2023).

Penegasan Mulyanto itu, terkait adanya perusahaan smelter yang kekurangan pasokan dan mengimpor bijih nikel dari Filipina, pasca penutupan sementara Blok Mandiodo.
Dikatakan Mulyanto, bila masalah ini tidak diantisipasi bisa merepotkan negara di kemudian hari. Dengan cadangan nikel yang pas-pasan maka pemerintah harus menata ulang program hilirisasi nikel ini.

Mulyanto mengatakan dengan cadangan nikel yang menipis dan kapasitas produksi yang ketat ini, dirinya tidak yakin program hilirisasi bisa bertahan. Fakta di lapangan banyak hal kontradiktif yang terjadi.

Konsep hilirisasi mengasumsikan besarnya cadangan nikel yang dimiliki dan menginginkan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Sehingga bijih nikel tersebut diolah di dalam negeri dengan menyetop ekspor bijih nikel ke luar negeri.

"Lalu, kalau faktanya kita malah impor bijih nikel dari luar negeri maka konsep hilirisasi seperti apa yang kita kembangkan? Dari kasus ini, kita mendapat pelajaran, bahwa hari ini semakin urgen bagi kita untuk mengeman-eman sumber daya nikel tersebut," kata Mulyanto.

Dia mengingatkan bahwa tidak boleh lagi ada hilirisasi setengah hati, yang memproduksi bahan baku nikel setengah jadi dengan nilai tambah rendah seperti NPI (nickle pig iron) atau Fero Nikel.

Pemerintah, kata Mulyanto, harus menyetop ekspor produk-produk nikel seperti itu. Pemerintah juga harus memberantas korupsi perizinan, tambang ilegal dan ekspor ilegal.

"Kalau memang pemerintah sungguh-sungguh punya komitmen untuk menggenjot program hilirisasi di sektor nikel ini, maka rakyat semakin sejahtera," katanya.

Untuk diketahui dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Kamis (31/8/2023) terungkap adanya perusahaan smelter yang beroperasi di Indonesia justru kekurangan pasokan dan akhirnya melakukan kegiatan impor bijih nikel dari Filipina.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, bahwa salah satu penyebabnya lantaran operasional Blok Mandiodo milik Antam di Sulawesi Tenggara dihentikan akibat kasus korupsi.

Arifin membeberkan selama ini perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan impor nikel tersebut mendapat pasokan bijih nikel dari Blok Mandiodo. Sementara, ketika operasional tambang tersebut dihentikan, maka sangat berpengaruh terhadap pasokan ke smelter.

Di sisi lain, tambang nikel lain yang masih melakukan kegiatan produksi juga sudah terikat dengan perusahaan smelter lainnya. (*)