RIAUMANDIRI.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Selasa (29/8/2023), genap berusia 78 tahun. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan kinerja lembaga yang dipimpimnya selama setahun ini.

Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Khusus dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 DPR RI, menyampaikan berbagai capaian DPR, termasuk bagaimana dewan banyak menerima aduan dari rakyat.

Puan menjelaskan sejak tanggal 16 Agustus 2022 hingga 25 Juli 2023, DPR telah menerima 4.603 aduan rakyat melalui surat fisik dan 255 surat melalui website. Ribuan aspirasi dari masyarakat itu telah disampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

"Ada 5 bidang permasalahan yang mendominasi aspirasi dan pengaduan masyarakat, yaitu Hukum, HAM dan Keamanan, Pertanahan dan Reformasi Agraria, Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan BUMN, Ekonomi Keuangan serta Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan ESDM," kata Puan.

Puan merinci beberapa capaian dewan dalam masa kerja tahun 2022-2023, termasuk dalam fungsi legislasi. Di mana DPR telah sukses menyelesaikan 23 Rancangan Undang Undang yang telah disahkan menjadi undang-undang.

Kemudian 16 Rancangan Undang-Undang sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I, sebanyak 5 RUU, diantaranya adalah RUU Kumulatif terbuka dan 46 RUU sedang dalam tahap penyusunan. Sebanyak 29 RUU di antaranya adalah RUU kumulatif terbuka," jelas mantan Menko PMK itu.

"Dalam proses pembentukan Undang Undang, DPR RI senantiasa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui berbagai kegiatan, seperti rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, dan diskusi," sambung Puan.

Terkait perkara pengujian Undang Undang di Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat 130 perkara pengujian UU sepanjang Tahun Sidang 2022-2023. Dari jumlah tersebut, hanya 13 perkara yang putusannya dikabulkan oleh MK.

"Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, telah sejalan dengan konstitusi negara," tegasnya.

Sementara itu dalam kinerja anggaran, Puan melaporkan DPR bersama pemerintah telah menyepakati Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan Pembahasan Pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024.

Puan menyebut, APBN sebagai instrumen keuangan negara telah bekerja keras dalam menggerakkan perekonomian nasional, memberikan perlindungan sosial, dan menjalankan pemulihan ekonomi nasional.

"Perekonomian Indonesia tahun 2022 dan 2023, menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat di tengah pemulihan sosial-ekonomi nasional dan tantangan global. Hal ini merupakan hasil kerja bersama DPR RI dan Pemerintah dalam menyusun Undang Undang APBN beserta Kebijakan Fiskalnya," ungkap Puan.

DPR bersama Pemerintah pada masa persidangan ini tengah melaksanakan pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2024. Puan menyatakan, DPR akan memastikan bahwa APBN mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"DPR RI akan terus mencermati dan memastikan bahwa APBN sebagai instrumen keuangan negara harus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun perekonomian nasional, dan melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia," sebutnya.

Puan juga mengungkap fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan DPR di mana lembaga legislatif tersebut telah melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam melaksanakan UU yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik, sosial, ekonomi, budaya, spiritual, dan ketertiban umum di masyarakat.

Fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat imum, panitia kerja, panitia khusus pengawasan, rim pemantau, serta kunjungan kerja ke daerah dan luar negeri. Dari 50 Panitia Kerja yang telah dibentuk, 21 di antaranya telah dinyatakan selesai.

DPR juga telah menjalankan peran diplomasi parlemen dengan cara menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan forum antarparlemen dan nonparlemen. Puan mengatakan, diplomasi parlemen itu dilakukan baik tingkat internasional maupun regional, serta melalui kegiatan diplomasi bilateral.

"Serangkaian kegiatan diplomasi yang dilakukan DPR RI adalah untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia dan menempatkan posisi Republik Indonesia yang semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat regional dan global," papar cucu Bung Karno tersebut.

Peringatan HUT DPR kali ini turut dihadiri Ketua DPR RI Ke-15 Akbar Tanjung, Ketua DPR RI Ke-16 Agung Laksono dan Ketua DPR RI Ke-17 Marzuki Alie.

Selain pimpinan DPR dari masa ke masa, turut hadir juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Ketua BPK RI Isma Yatun, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Hakim Agung Syamsul Maarif yang mewakili Mahkamah Agung (MA), dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai. (*)