RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati pesimis pemerintah dapat merealisasikan target yang ditetapkan dalam RAPBN Tahun 2024.

"Sepertinya akan sangat sulit bagi Pemerintah untuk bisa mewujudkannya penurunan prevalensi serendah mungkin dan menghapuskan kemiskinan ekstrem hanya dalam waktu kurang lebih satu tahun ke depan," kata Anis melalui keterangan tertulisnya, Minggu (20/8/2023).

Hal tersebut disampaikan Anis menanggapi Pidato Pengantar RAPBN 2024 yang disampaikan Presiden Pada Rapat Paripurna 16 Agustus 2023 lalu.

Sedangkan agenda jangka menengah yang menjadi target Pemerintah dinilai Anis, akan sangat tergantung dari Presiden terpilih pada Pemilu 2024 nanti.

Dia menyebut alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun (20 persen APBN) belum mencerminkan besarnya alokasi anggaran terhadap mutu dan kualitas pendidikan yang dihasilkan sampai saat ini.

"Skor PISA (Program for International Student Assessment) Indonesia juga masih di bawah rata-rata OECD dan ASEAN-5. Hal yang sama juga ditunjukkan dari Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk perguruan tinggi (19-24 tahun) yang masih tertinggal dibandingkan peers (sederajat). Hal itu menunjukkan, mandatory spending untuk pendidikan belum berjalan efektif," ujarnya.

Legislator PKS ini juga berpandangan bahwa alokasi anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun (5,6 persen) dari APBN, juga belum membawa perubahan yang signifikan bagi kualitas layanan kesehatan dalam sepuluh tahun terakhir.

"Tingginya angka prevalensi stunting serta penanganan penyakit katastropik yang masih signifikan. Selain itu, belum optimalnya layanan dasar dan kegiatan promotif-preventif yang tercermin dari masih tingginya persentase Puskesmas yang belum memenuhi standar tenaga kesehatan" seru Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini.

Anis juga mengingatkan terkait alokasi anggaran infrastruktur yang dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun. Menurutnya, angka tersebut akan lebih banyak dialokasikan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional yang belum selesai, termasuk proyek IKN.

"Proyek-proyek infrastruktur yang dibangun secara sporadis dalam beberapa tahun terakhir, justru akhirnya menjadi beban bagi Pemerintah sendiri. Selain itu, anggaran bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun juga belum terlihat hasilnya, bahkan banyak program pengembangan kawasan food estate yang gagal dilaksanakan," ungkapnya.

Anis juga menekankan bahwa kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang sangat gencar dilaksanakan oleh Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, masih memiliki PR yang cukup banyak untuk diselesaikan. Ia pun menekankan agar hilirisasi harus bisa memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Selain persoalan regulasi, insentif, lingkungan yang tidak kalah pentingnya sejauh mana keberadaan proyek hilirisasi memiliki nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, jangan sampai menimbulkan ketimpangan baru antara dunia usaha dengan masyarakat sekitar. Industri yang terlibat bergelimang keuntungan sementara rakyat hanya sebagai penonton" tegasnya.

Untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun (20 persen APBN) dengan alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, Transfer ke Daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun.

Tertuang dalam pidato pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangannya bahwa strategi jangka menengah pemerintah difokuskan pada 5 agenda sebagai berikut. Pertama, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Ketiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. Keempat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam. Kelima, mendorong pengembangan ekonomi hijau. (*)