RIAUMANDIRI.CO - Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menyebutkan bahwa keinginan untuk pindah Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur lebih dominan kehendak elite daripada rakyat.

Hasil tersebut tercermin dari hasil survei Indostrategic yang menunjukkan 57,3 persen responden kurang dan tidak setuju IKN pindah dari Jakarta.

"Elite berupaya memaksakan kehendaknya agar IKN pindah pada Agustus 2024," kata Jamil kepada media ini, Senin (17/7/2023).

Elite yang dimaksud Jamil termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi yang menetapkan lokasi IKN di Kalimantan Timut. Rakyat praktis tidak dilibatkan dalam.menetapkan lokasi IKN.

"Elite kemudian memaksakan untuk melegalkan IKN dengan membuat UU secara cepat. Di sini eksekutif dan sebagian anggota DPR bersatu padu secepatnya menggolkan payung hukum IKN," kata Jamil.

Jadi, kata Jamil, eksekutif dan DPR praktis tidak meminta persetujuan kepada rayat. Mereka seolah-olah sudah memahami kehendak rakyat, sehingga merasa tak perlu lagi menanyakannya kepada rakyat.

"Paran elite tampaknya sudah lupa atau pura-pura lupa negara ini menganut sistem demokrasi. Karena itu, elite merasa sudah tidak perlu lagi menanyakan ke rakyat sebelum memutuskan hal-hal strategis, termasuk memindahkan IKN," kata Jamil.

Menurut Jamil, Hal itu menjadi preseden buruk bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Kedaulatan rakyat terkesan diabaikan.

"Rakyat hanya jadi penonton di tengah hingar bingarnya pembangunan IKN," kata mantan dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (*)