RIAUMANDIRI.CO - Untuk mengurangi risiko kerugian negara yang semakin besar, Wakil Ketua Fraksi DPR RI Mulyanto minta Pemerintah mengevaluasi total program hilirisasi mineral.

Pemerintah harus profesional menetapkan aturan hilirisasi mineral untuk mendapatkan penerimaan negara yang proporsional. Bukan karena takut dengan peringatan IMF atau WTO.

"Sebagai negara berdaulat kita tidak takut itu. Kita tidak bisa didikte oleh pihak asing manapun. Namun, evaluasi program hilirisasi ini penting dilakukan dalam rangka menjalankan amanah konstitusi bahwa SDA benar-benar dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Mulyanto kepada media ini, Rabu (12/7/2023).

Mulyanto menambahkan program hilirisasi ini berpeluang menguras sumber daya mineral, menyisakan kerusakan lingkungan hidup tapi yang menikmati keuntungan adalah investor asing.

Karena itu Pemerintah harus dapat menjelaskan dengan gamblang berapa besar keuntungan penerimaan negara dari ekspor nikel setengah jadi seperti NPI (nickel pig iron) dan Feronikel kepada masyarakat dan negara. 

"Pemerintah tidak terbuka atas data-data ini. Jangan-jangan kita malah nombok. Karena berbeda antara penerimaan negara dengan devisa. Devisa ekspor dinikmati oleh eksport atau investor," kata anggota Komisi VII DPR RI tersebut.

Apalagi kata Mulyanto, devisa yang dihasilkan juga ditengarai tidak masuk ke Indonesia tetapi di parkir di luar negeri dalam bentuk dolar.

Pasalnya, produk smelter berupa NPI ini mendapat banyak insentif. Mulai dari pembelian bijih nikel yang jauh di bawah harga internasional; bebas pajak PPN; mendapat tax holiday bebas PPH badan; bebas pajak ekspor; kemudahan mendatangkan peralatan-mesin termasuk barang bekas pakai; kemudahan mendatangkan TKA.

Mulyanto berharap Pemerintah bisa meninjau ulang kebijakan yang merugikan itu.

"Apakah kita masih mengizinkan pembangunan smelter kelas dua yang menghasilkan NPI dan Feronikel, barang setengah jadi dengan kandungan nikel yang rendah? Bisa habis cadangan nikel kita dan logam ikutannya terkuras. Belum lagi nilai tambah yang tidak seberapa bagi ekonomi nasional," kata Mulyanto.

Karenanya kata Mulyanto, model kerja sama pengolahan nikel ini harus dievaluasi secara sungguh-sungguh dan transparan. Jangan sampai nombok karena terlalu banyak insentif yang diberikan.

"Belum lagi ekses sosial-politik keberadaan TKA dari Cina ini. Kasus bentrok antara TKA dan pekerja lokal yang menewaskan pekerja beberapa waktu lalu menjadi pelajaran berharga bagi kita," tukasnya. (*).