RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyebutkan beberapa alasan mengapa masyarakat memilih meminjam uang melalui pinjaman online ketimbang perbankan.

Masalah utama adalah agunan yang masih menjadi polemik dalam praktek pembiayaan oleh perbankan. Seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Meski dengan pembiayaan sampai Rp25 juta tidak perlu agunan tetapi dalam praktiknya bank enggan memberikan pinjaman.

“Kami coba bertanya dengan kawan-kawan perbankan. Rata-rata yang dihadapi itu tentang masalah agunan. Kalau toh di situ ada KUR yang katanya sampai Rp25 juta itu tidak menggunakan agunan tapi pada kenyataannya para bankir agak enggan untuk menyerahkan pinjaman kepada masyarakat. Kenapa? Karena bank perlu kepastian, perlu kenyamanan dan keamanannya. Apalagi perbankan ini aturan mainnya sudah baku,” jelas Heri di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/7/2023).

Hergun, begitu dia akrab disapa, juga menyoroti pembiayaan mikro dan ultra mikro yang juga ditawarkan pemerintah melalui perbankan dan BUMN.

Menurutnya, dengan rantai yang panjang dan beberapa pihak yang ikut mengambil spread (persebaran) bunga, maka dapat membuat bunga pinjaman yang dikenakan ke masyarakat pun cenderung tinggi. Sehingga hal tersebut juga dapat membuat masyarakat beralih ke pinjaman online.

“Apa bedanya? Saya ke pinjol aja minjem lebih cepat prosesnya. Ini kemudian menjadi sebuah tantangan untuk perbankan. Mungkin perbankan bisa membuat suatu divisi sendiri yang bisa ‘menjemput bola’. Itu kan yang dilakukan oleh pinjol?" katanya.

Dia mencontohkan, pukul 10.00 malam pinjam Rp500.000 dan waktu itu juga langsung dapat duitnya dan di waktu itu juga dipakai untuk belanja sayuran. Nanti jam 10.00 pagi sudah bisa dikembalikan Rp600.000 bahkan mungkin Rp700.000. Berapa persen bunganya masyarakat tidak masalah.

Tunggakan Pinjol

Dia juga memyoroti data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait tunggakan (outstanding) pinjol di Indonesia per Mei 2023 menembus angka Rp51,46 triliun.

Menurut dia, tingginya angka itu merupakan dampak dari kemudahan yang diberikan pinjol dalam pembiayaan. Dicontohkan di Jawa Barat, yang mungkin terbesar di Indonesia, nilainya lebih dari Rp10 triliun. (*)