BAGANSIAPIAPI (HR)- Pembangunan Kantor Bupati yang mirip Capitol Hill ternyata ketinggian tidak sesuai DED (detail engineering design). Berdasarkan DED awal, kantor itu seharusnya hanya 6 lantai.

Gedung itu, seharusnya hanya direkomendasikan untuk 6 lantai, bukan 8 lantai seperti yang tampak sekarang,'' ujar anggota Komisi A DPRD Rokan Hilir, Abu Khoiri, Rabu (6/5).

Pada awal pembangunan, proyek ini dianggarkan Rp86 miliar melalui APBD 2019. ''Pengerjaan proyek itu menggunakan sistem kontrak reguler. Dimulai tahun 2009, 2010, 2012. Tapi tahun 2010 sempat tidak ada pekerjaan," kata Abu Khoiri yang saat dibahasnya pembangunan gedung tahun 2009 lalu menjabat sebagai anggota Komisi III DPRD Rohil.

Pria yang akrab disapa Aboy mengaku tidak mengetahui secara pasti mengapa pembangunan kantor Bupati harus dikerjakan 8 lantai. "Kalau masalah teknis, yang lebih tahu dinas terkait," kata Aboy.

Saat ini, pekerja sedang menampal sisi gedung yang retak yang berada di lantai dasar. Tiang beton yang berfungsi sebagai sumbu, diluarnya sudah bolong. Kondisinya sangat memprihatinkan. Beberapa orang masih bekerja dan hanya terkonsentrasi di bagian bawah gedung memperbaiki sejumlah bagian yang mengalami kerusakan.

Sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Riau, tengah mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan Kantor Bupati Rokan Hilir (Rohil). Penyebabnya karena bangunan tersebut mengalami patah tengah hingga membuat condong ke kiri. Diduga lantaran pembangunannya tidak sesuai dengan bestek atau spesifikasi yang tertera di dalam kontrak.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Yohanes Widodo mengatakan, terkait dugaan ini, penyidik sudah memintai keterangan sejumlah saksi ahli. "Kita masih memeriksa saksi ahli terkait dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Bupati Rokan Hilir tersebut," jawab Yohanes Widodo.

Adapun pelaksana pembangunan kantor bupati yang terbilang paling megah di Indonesia ini diambil oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Rohil, dengan dana diperkirakan mencapai ratusan miliar. Sedangkan kontraktor pelaksananya adalah PT Hutama Karya dan Indici. (grc/don)