RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto meminta pemerintah jangan mau diintervensi IMF karena Indonesia sebagai negara berdaulat berhak menentukan aturan terkait pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki.

"Pemerintah harus patuh pada konstitusi," tegas Mulyanto, Kamis (29/6/2023), menyusul permintaan IMF kepada Pemerintah Indonesia agar melonggarkan kebijakan ekspor nikel.

Permintaan IMF yang disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6/2023).

Mulyanto menyebut permintaan IMF itu sangat tidak logis. Karena saat ini Indonesia tidak punya kewajiban terhadap IMF. Sehingga permintaan tersebut sangat tidak relevan disampaikan sebuah lembaga kepada pemerintahan yang berdaulat.

Karena itu Mulyanto minta Pemerintah merespon permintaan itu dengan tegas untuk menunjukkan wibawa di hadapan lembaga-lembaga Internasional. Bila tidak maka Indonesia akan dianggap lemah dan mudah dipermainkan bangsa lain. 

Dikatakan Mulyanto, sebaiknya IMF tidak mendikte Indonesia soal kebijakan domestik terkait hilirisasi mineral, termasuk kebijakan mana yang baik dan bermanfaat bagi Indonesia.

"Inikan soal national interest kita dan pilihan-pilihan kebijakan dari negara yang berdaulat. PKS sendiri memang tidak setuju dengan hilirisasi yang terlalu memanjakan investor," kata Mulyanto.

Apalagi hilirisasi nikel setengah hati, yang mengekspor produk nikel setengah jadi berupa nickel pig iron (NPI) dan Feronikel dengan kandungan nikel yang rendah. 

"Tapi kalau sudah menyangkut masalah kedaulatan negara PKS minta pihak asing jangan coba-coba intervensi," tegas Mulyanto.

Mulyanto menyebut model hilirisasi yang berlaku di Indonesia saat ini tidak menghasilkan penerimaan negara yang memadai. Akibat terlalu sarat insentif yang diberikan baik berupa bebas pajak pertambahan nilai, pph badan maupun bea ekspor.

Termasuk penetapan harga bijih nikel domestik yang hampir setengah dari harga internasionalnya serta pelarangan ekspor bijih nikel.

"Karena itu sebagai negara yang rasional kita wajib secara terus-menerus melakukan penyempurnaan terkait kebijakan hilirisasi yang dikembangkan," kata Mulyanto.

"Kita tidak perlu didikte oleh negara lain, termasuk IMF. Inikan mekanisme internal Indonesia dalam menjalankan roda pembangunannya," ulas Mulyanto. (*)