RIAUMANDIRI.CO - Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan permintaannya kepada Garuda Indonesia agar menyediakan 80 kursi business class untuk tim pengawas haji DPR ke Tanah Suci Mekkah, dalam rangka menjalankan tugas pengawasan tidak gratis, melaikan dibayar penuh oleh Sekertariat DPR RI.

Dalam menjalankan tugas pengawasan haji, DPR RI membentuk dua tim pengawasan yakni tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji. Sehingga untuk mengakomodir tim yang terdiri dari anggota DPR beserta tim pendukung dari Sekretariat Jenderal DPR RI itu, maka dibutuhkanlah 80 kursi business class.

"Karena sampai 3 hari lalu, kami belum mendapat gambaran yang pasti dari  biro tavel kami, maka saya teleponlah Dirut Garuda. Untuk meminta tolong agar bisa disediakan kebutuhan itu dan tentunya dibayar bukan gratis, karena ini untuk kepentingan tugas negara dalam rangka pengawasan DPR yang anggarannya sudah disediakan,” ujar Indra Iskandar kepada wartawan, Kamis (15/6/2023) di Jakarta.

Pernyataan itu disampaikannya, sebagai klarifikasi atas sejumlah pemberitaan yang terkesan menuding DPR meminta ‘jatah’ kursi untuk berangkat ke tanah suci, dalam rangka menunaikan ibadah haji.

“Jadi jangan salah paham, karena ini bukan konteksnya minta-minta untuk kepentingan pribadi. Tetapi kami memesan tiket untuk pemberangkatan tim pengawas haji dari DPR,” tegasnya.

Di sisi lain Indra mengakatan, dalam hal penyediaan fasilitas penerbangan untuk tim pengawas haji DPR, Garuda Indonesia menjadi maskapai
pilihan utama, dibandingkan maskapai asing.

Dengan alasan maksapai Garuda adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang mana ketika pihaknya menggunakan fasilitas tersebut, tentunya juga akan memberi pemasukan bagi negara.

“Kalau kami sih semuanya pengennya Garuda. Semangatnya kan merah putih. Dibanding kalau kita menggunakan maskapai asing, uangnya nanti buat negara lain dong,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan DPR meminta disiapkan sebanyak 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci. Irfan mengatakan, permintaan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan.

Akan tetapi, Irfan mengatakan Garuda belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk kepentingan DPR itu. Sebab, perlu izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

Sementara itu, kata Indra, DPR akan mencari alternatif maskapai asing apabila Garuda tidak bisa menyiapkan 80 kursi. Namun, DPR tetap ingin agar Garuda Indonesia yang menjadi pilihan utama.

"Alternatifnya ya kita harus cari penerbangan asing. Kalau Garudanya enggak ada seatnya mau gimana? Naik perahu?" imbuhnya. (*)