RIAUMANDIRI.CO - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengajukan tambahan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sekitar Rp7 triliun hingga Rp8 triliun. Alokasi anggaran pembangunan IKN mencapai Rp23,6 triliun pada 2023.

Dari total anggaran IKN sebesar Rp23,6 triliun yang ditentukan tahun lalu itu pembangunan IKN pada tahun 2023 bakal berfokus untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Nilai anggaran sebesar Rp20,8 triliun untuk membangun KIPP itu berasal dari APBN, termasuk untuk membangun sarana dan prasarana air baku, air minum, sanitasi, serta drainase.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra meminta pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR tidak hanya berfokus pada IKN.

“Anggarannya berfokus untuk pembangunan IKN saat ini selebihnya untuk daerah lain,”  katanya saat Rapat Kerja dengan Menteri PUPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menilai, daerah lain di Indonesia juga membutuhkan perhatian sebab masih banyak infrastruktur maupun jalan yang kurang memadai.

“Daerah lain juga perlu perhatian terutama infrastrukturnya masih banyak yang tertinggal. Kementerian PUPR perlu bijak dalam menggunakan anggarannya, jangan fokus untuk satu tempat,” imbuhnya.

Eddy menambahkan Pemerintah harus cermat dalam menggunakan anggaran IKN sehingga tidak menimbulkan dampak kepada masyarakat. Apalagi pembangunan IKN membutuhkan anggaran yang sangat besar. (*)