RIAUMANDIRI.CO- Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Muflihun, berjanji akan mencopot jabatan kepala sekolah (Kepsek) jika terbukti melakukan pungutan liar atau pungli.

Hal itu disampaikan, menyikapi dugaan pungli yang kerap terjadi pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) baik di tingkat sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) negeri.

" Kita tidak ingin lagi ada Pungli di tiap-tiap sekolah. Silahkan nanti masyarakat atau teman-teman dari LSM, wartawan, kalau memang ada yang masih pungli, ada kepala sekolah yang pungli, akan langsung saya copot, saya rolling, saya mutasikan," tegas Muflihun, Senin (29/5).

Seperti diketahui, rangkaian PPDB tingkat SD dan SMP Negeri di Kota Pekanbaru akan bergulir pada akhir Juni 2023 mendatang. 

Sistem PPDB untuk tingkat SMP dilakukan secara online dengan mayoritas kuota untuk jalur zonasi atau tempatan.

Muflihun, memerintahkan, sistem PPDB dilakukan secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Panitia PPDB harus terbuka dalam penerimaan, dan dilarang memperjualbelikan bangku. 

" Saya yakin masyarakat saat ini sudah cakap sehingga jika menemukan pelanggaran seperti ini bisa melaporkannya ke Dinas Pendidikan Pekanbaru bahkan langsung ke saya juga bisa," imbuhnya. 

Menurut Uun, sapaan akrab Pj Wako itu, pendidikan adalah pelayanan dasar yang harus dipenuhi. Keberhasilan sebuah kota dilihat dari pelayanan dasar, baik itu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. 

"Jadi kami harapkan nanti bantu pemko Pekanbaru. Kalau ada Pungli di sekolah, laporkan, kita akan beri sanksi tegas kepada kepala sekolahnya," kata Muflihun. 

Ditambahkan Muflihun, dirinya juga sudah mengagendakan untuk rapat bersama seluruh kepala sekolah baik SD maupun SMP. 

Ia ingin PPDB tahun ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala berarti ataupun kecurangan dalam pemenuhan syarat. 

"Sekali lagi saya sampaikan, saya ingin mulai hari ini tidak ada lagi Pungli di sekolah," tutupnya.

Reporter : Herman

Editor : Wahyu Hismi