RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin menemukan sejumlah catatan yang menjadi masalah penyelenggara pemilu dan pilkada serentak di Kota Sukabumi pada tahun 2024 mendatang, baik itu dari pihak KPU, Bawaslu, serta pemerintah daerah dalam hal ini Wali Kota Sukabumi.

"Untuk persiapannya saya tadi banyak mendapatkan informasi positif, seperti persiapan SDM, aparatur pemilu KPU dan Bawaslu sudah on the track, Badan Adhoc tingkat kecamatan juga sudah terbentuk, supporting dari pemda mengenai anggaran juga sudah baik. Namun, tadi kami masih menemukan sejumlah kendala yang menjadi catatan agar bisa segera diantisipasi," ujar Yanuar saat memimpin Tim Kunker Komisi II DPR mengunjungi Kantor Wali Kota Sukabumi, Rabu, (24/5/2023).

Politisi F-PKB ini menambahkan, catatan yang menjadi kendala pemilu di Kota Sukabumi yakni, pertama soal berita bohong atau hoax. Dari pihak KPU, Bawaslu dan Wali Kota menyampaikan hal yang sama terkait hal ini. Masih maraknya berita hoaks di Sukabumi, tapi kemudian menjadi konsumsi publik terkait dengan pemilu.

"Selain itu, tadi Bawaslu juga menyampaikan kepada kami soal money politic, ini juga yang menjadi salah satu indeks kerawanan yang harus diwaspadai di Kota Sukabumi. Meskipun ini gejala nasional, tetapi kalau kita dengar langsung dari penyelenggara disini ternyata, hal tersebut masih jadi bahan perhatian bersama. Bahkan katanya, disini sampai ada kabar kalau tidak ada uang Rp50 ribu ngapain ikutan nyoblos," ungkap Yanuar.

Kemudian, lanjut Legislator Dapil Jabar X ini, soal administrasi, masih ada orang yang sudah punya hak pilih tapi tidak terdata, ini juga perlu diwaspadai.

"Tapi saya menduga, walaupun tidak disampaikan jumlahnya, saya kira tidak terlalu besar. Karena secara umum data pemilih sudah jauh lebih mendekati. Tapi pihak KPU tadi memberikan catatan bahwa, hak pilih itu akan terus bergerak, seiring waktu karena ada yang yang meninggal," ucap Yanuar.

Hal lain, kata Yanuar, berkaitan dengan sarana dan prasarana dari pihak penyelenggara, pada pemilu tahun 2024 nanti, KPU butuh gudang yang representatif untuk menampung kotak suara.

"Ini kalau sampai tidak ada kan repot, meskipun saya tahu Pak Walikota juga mungkin memikirkan, tetapi harus kita antisipasi. Belum lagi terkait cara meningkatkan derajat partisipasi pemilih, namun saya mendengar berita baik kalau perbedaan pendapat disini relatif jauh lebih bagus. Tidak mendengar berita yang aneh-aneh seperti ditempat lain," tutupnya. (*)