RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah daerah meredam ego sektoral demi mensukseskan Kurikulum Merdeka.

Hal ini menjadi perhatiannya lantaran Kurikulum Merdeka sedang dalam tahap sosialisasi masif oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Mendukung upaya tersebut, ia menilai kesuksesan Kurikulum Merdeka turut bergantung pada kemauan pemkab/pemkot yang menangani SD dan SMP, maupun pemprov menangani SMA, SMK, dan SLB.

Sebab itu, ungkapnya, pemerintah pusat sekaligus pemerintah daerah harus saling berkolaborasi dalam sosialisasi dan implementasinya.

"Saya masih sering melihat ada dualisme kepentingan, seperti saat sosialisasi Kurikulum Merdeka di Bandung Barat yang membicarakan SMK juga, tetapi orang pemprov tidak hadir. Padahal, kalau kegiatannya ada SMK, orang pemprov seharusnya ada sehingga pertanyaan-pertanyaan terkait SMK dan SMA terjawab oleh dinas provinsi," tutur Dede dalam rilisnya, Senin (22/5/2023).

Selain itu, menurut Politisi Fraksi Partai Demokrat itu, sinkronisasi antar dinas yang berada di bawah pemkab/pemkot maupun pemprov juga menjadi faktor krusial.

"Jika ada dualisme tanggung jawab, akan sulit berkoordinasi, ada yang mengatakan domain saya SD dan SMP, domain saya SMA dan SMK, padahal seharusnya bisa saling komunikasi. Nah, yang kayak gini, tentu kami minta dukungan dari Kemendikbudristek untuk terus memberikan bimbingan pelatihan agar ada sinkronisasi antara dinas-dinas di daerah," pungkas Legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu.

Kemendikbudristek menghadirkan Kurikulum Merdeka pada 2022 dengan penyederhanaan dan peningkatan fokus pada pengembangan karakter peserta didik. (*)