RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto minta Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubisi.

Alasan Mulyanto karena harga minyak dunia juga mengalami penurunan hingga ke level USD 68/barel. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar juga sedang membaik.

"Jadi tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk tidak menurunkan harga BBM bersubsidi sekarang," kata Mulyanto kepada media ini, Jumat (5/5/2023).

Pemerintah, kata Mulyanto, harus konsekuen dengan pola penghitungan harga jual BBM bersubsidi. Jangan hanya mau menaikan harga BBM bersubsidi di saat harga minyak dunia melonjak, tapi enggan menurunkan harga di saat harga minyak dunia anjlok.

"Tren harga pasar minyak dunia terus menurun sejak Juni 2022 yang menyentuh USD 120/barel. Per 4 Mei 2023, harga minyak mentah WTI sudah mencapai USD 68/barel. Hampir setengah dari harga minyak saat di puncak tahun 2022. Jadi wajar kalau harga BBM bersubsidi turun," jelas Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah segera menghitung ulang besaran harga BBM bersubsidi bagi masyarakat. Ia minta Pemerintah jangan merugikan masyarakat dengan menahan hak masyarakat mendapatkan BBM murah.

Mulyanto berpendapat saat ini masyarakat membutuhkan bantuan untuk dapat bangkit memperbaiki kondisi ekonominya. Terutama bagi masyarakat yang sehari-harinya bekerja di sektor informal yang membutuhkan bantuan subsidi dari Pemerintah.

Ia berharap penurunan harga BBM bersubsidi akan menggerakan ekonomi sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Pada saat Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi bulan September 2022, harga minyak mentah dunia sedang tinggi, yakni di atas USD 100/barel. Sedangkan kurs dolar sebesar Rp15.500 Rp/dolar.

Kini harga minyak dunia anjlok menjadi  USD 68/barel dengan kurs dolar terhadap rupiah sebesar Rp14.600. 

"Maka sekarang adalah saat yang tepat bagi Pemerintah untuk menurunkan harga bbm bersubsidi.  Apalagi asumsi makro APBN 2023 terkait ICP sebesar USD 90/barel.  Jauh di atas harga minyak dunia,” jelas Mulyanto. (*)