Sempat Ditegur Gubri, DAK Dinas PUPR Riau Selesai Dibahas
RIAUMANDIRI.CO - Setelah mendapatkan teguran dari Gubernur Riau, Syamsuar, terkait dengan lambatnya progres kegiatan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) bersama Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mengadakan rapat percepatan pencairan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).
“DAK hari ini sudah diajukan, bahkan kemarin sudah disampaikan, dan PUPR bisa mencairkan mulai hari ini (kemarin red), terutama untuk uang muka sebesar 30 persen. Sebelumnya, keterlambatan sudah kami selesaikan, karena ada review kegiatan tahun yang lalu yang diselesaikan oleh Inspektorat, dan semua sudah dilengkapi,” jelas Kadis PUPR PKPP Riau, M Arif Setiawan, Rabu (3/5/2023).
Untuk proyek pembangunan infrastruktur yang akan dikerjakan dari DAK APBN yakni, pembangunan jalan dan jembatan serta irigasi di beberapa Kabupaten/Kota. Dengan telah disepakatinya pembangunan tersebut, maka daerah-daerah yang mendapatkan DAK segera dimulai pembangunan pada bulan ini, minimal dari yang muka sebesar 30 persen tersebut, dari pagu anggaran DAK yang diterima Pemprov Riau sebesar Rp302 Miliar.
“Proyek yang akan dikerjakan pembangunan jalan dan irigasi, sudah bisa dicairkan oleh BPKAD ke DJKN. Jalan di Meranti dan jembatan di Selensen Inhil. Irigasi di beberapa kabupaten salah satunya Rohil,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Syamsuar, menegur Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, M Arief Setiawan, dan Kepala Inspektorat, Sigit Juli, yang belum juga menyelesaikan pengajuan pencairan DAK dari APBN 2023 sebesar Rp302 Miliar, yang mengakibatkan lambatnya pergerakan atau rendahnya realisasi anggaran di Dinas PUPR PKPP.
Hal tersebut disampaikan Gubernur pada rapat evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau, Selasa (2/5). Syamsuar menyampaikan, untuk di dinas PUPR PKPP pada triwulan pertama realisasi fisik baru mencapai 9 persen, sedangkan keuangan baru mencapai 12 persen.
“Ini kan evaluasi terhadap kegiatan yang ada di masing-masing OPD yang saat ini sudah mencapai 25 persen. Kami sampaikan karena ini sudah masuk triwulan kedua. Kami minta agar sesegera mungkin meningkatkan pekerjaan dari masing-masing OPD. Seharusnya mereka bekerja maksimal karena uang tersedia dan diharapkan tidak ada kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Semua OPD agar mempercepat pekerjaan yang ada,” tegas Gubri.
Sementra itu, Kepala Dinas PUPR PKPP, M Arif, menyampaikan saat rapat bahwa lambatnya penyerapan anggaran dan kegiatan fisik di dinasnya, karena progres pencairan uang muka yang sedang proses. Selain itu, masih banyak kegiatan yang dilelang melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) yang juga dalam proses.
“Progres masih rendah (karena) pencairan uang muka sedang proses, karena kontraknya banyak sebelum Lebaran, dan beberapa paket posisi memang masih dalam proses lelang di Bina Marga. Ada 8 yang belum kontrak karena sebagian masih di BPJ dan belum ada pemenang, tiga paket masih di inspektorat,” jelas Arif.
