RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah menegur kepala daerah  yang enggan memberikan izin penggunaan lapangan untuk lokasi sholat Idulfitri buat Muhammadiyah.

Diperkirakan waktu pelaksanaan salat Idulfitri 1444 H antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul ulama juga Pemerintah akan berbeda. Muhammadiyah akan lebih merayakan hari lebaran pada tanggal 21 April 2023.

"Ikhtilaf terkait waktu pelaksanaan puasa Ramadan dan idulfitri merupakan hal biasa. Karena masing-masing ormas dan atau pemerintah merujuk pada standar perhitungan yang berbeda. Para kepala daerah tidak boleh dan tidak berhak menyalahi hasil ijtihad dan keputusan ormas tertentu dengan mempersulit aktivitas ibadah salat Idulfitri masyarakat anggota ormas tertentu," ujar Sultan melalui keterangannya Selasa (18/4/2023).

Menurutnya, perbedaan untuk menentukan waktu awal dan akhir Ramadan antara pemerintah dan ormas tertentu harus dihormati sebagai sebuah khazanah Islam di Indonesia. Perbedaan ikhtilaf tidak memiliki konsekuensi hukum positif dan berpotensi mengganggu kerukunan inter umat Islam.

"Penolakan yang dilakukan oleh kepala daerah justru akan menimbulkan kegaduhan sosial dan politik menjelang tahun pemilu. Kepala daerah jangan menjadi hakim atas kewenangan perihal keagamaan yang tidak dimilikinya," tegasnya.

Lebih lanjut mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu berharap perbedaan waktu pelaksanaan salat Idulfitri pada tahun ini dapat memperkuat ukhuwah Islamiah dan memberikan kesejukan sosial bagi bangsa dan negara.

Umat Islam patut memberikan kontribusi yang siginifikan dalam menjaga stabilitas sosial bangsa di tengah hiruk pikuk politik yang semakin memanas hari- hari ini.

"Pemerintah dan pengurus Ormas Islam terbesar seperti NU dan Muhammadiyah tentu berkepentingan untuk memastikan bahwa perayaan idulfitri 1444 Hijriah dapat dirayakan secara damai dan khusu. Semoga perbedaan hari pelaksanaan salat Idulfitri menjadi rahmat bagi segenap bangsa Indonesia," tutupnya. (*)