RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar  mendukung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menolak permintaan China yang menginginkan APBN menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

"Saya kira bagus (keputusan Luhut menolak permintaan China yang menginginkan APBN sebagai penjamin utang KCJB. Risikonya terlalu besar kalau sampai APBN kita tersandra," tegas pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu dalam rilisnya yang diiterima Senin (17/4/2023).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, pemerintah harus lebih tegas dan memastikan proyek KCJB benar-benar business to business (B2B), sehingga seharusnya tidak membebani APBN sama sekali.

"Yang perlu dipastikan itu proyek KCJB seharusnya B2B. Saya kira cukup lah dana PMN disuntikkan, jangan lagi bebani APBN sebagai penjamin utang," tegas Gus Muhaimin.

Gus Muhaimin menambahkan, jika APBN digunakan sebagai penjamin utang proyek KCJB maka fiskal akan terbebani hingga puluhan tahun untuk membayar beban utang proyek itu.

"Padahal kita tahu masih banyak diperlukan investasi, proyek-proyek besar di daerah-daerah yang saat ini masih berjalan. Jadi pada intinya hindari betul APBN kita jadi jaminan utang, jangan sampai tersandra," tukas Gus Muhaimin.

Sebelumnya China Development Bank (CDB) disebutkan meminta adanya jaminan melalui APBN untuk memberikan pinjaman yang digunakan untuk membayar pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pun menolaknya. “Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," ujar Luhut, Senin (10/4/2023). (*)