RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tidak penting dan mendesak melakukan riset politik. Penelitian soal politik kontemporer itu juga  rawan dipolitisasi.

Apalagi kata anggota Komisi VII DPR itu, di tengah keterbatasan anggaran, BRIN sebaiknya fokus melaksanakan program utama riset nasional dalam rencana induk riset dan inovasi nasional (RIRIN).

"Lebih baik BRIN segera bereskan masalah kelembagaan, aset, SDM, anggaran riset yang morat-marit, serta fokus pada agenda riset nasional strategis. Jangan ulangi lagi kekeliruan riset seperti dalam kasus riset minyak goreng yang kontroversial," kata Mulyanto kepada media ini, Sabtu (25/2/2023).

Dia mengingatkan jangan sampai terkesan riset BRIN hanya sekedar menjadi stempel pembenar pendapat dari para petinggi negara. "Kalau seperti ini BRIN menjadi terpolitisasi. Ini tidak benar," tegas Mulyanto.

Mengingatkan anggaran riset BRIN sangat terbatas, seharusnya BRIN  benar-benar dapat memilih program penting untuk didahulukan daripada program-program titipan yang belum tentu bermanfaat bagi masyarakat.

"Anggaran yang seadanya sebaiknya didayagunakan untuk fokus pada riset-riset strategis yang memiliki daya ungkit," katanya.

Diungkapkan, dana riset dan inovasi yang hanya sebesar 35 persen atau Rp2,2 triliun dari total anggaran iptek tahun 2023 yang sebesar Rp5,4 triliun harus dieman-eman untuk keperluan yang penting dan berdampak luas bagi masyarakat. "Bukan untuk melayani kepentingan elit politik tertentu yang kebetulan menjadi Dewan Pengarah BRIN," sindir Mulyanto.

Untuk diketahui sistem pemilu proporsional terbuka atau coblos nama caleg digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh anggota salah satu partai. 

Diusulkan agar sistem pemilu kembali menjadi sistem tertutup yang hanya mencoblos lambang partai.  Kasus ini memunculkan kontroversi dalam perpolitikan nasional. 

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan pihaknya sedang menggarap penelitian khusus terkait ini.

Menurutnya BRIN sedang melakukan riset terkait soal sistem proporsional tertutup ataupun terbuka di Pemilu 2024 nanti. (*)