PEKANBARU (HR)-DPRD Riau menyayangkan sikap sebagian besar kepala satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau yang baru saja dilantik. Hal itu disebabkan banyak di antara mereka yang 'bolos berjamaah' dan tidak hadir saat rapat paripurna pembukaan masa sidang DPRD Riau, Senin (4/5).

Dari pantauan di ruang rapat utama DPRD Riau, tidak sampai 10 persen pejabat pratama hasil assessment tersebut, yang tampak hadir menghadiri rapat paripurna tersebut. Akibatnya, banyak kursi yang seharusnya diisi para pejabat

tersebut yang tampak kosong. Sejauh ini, belum diketahui apa penyebab ketidakhadiran mereka dalam sidang tersebut.

Kondisi itu, diakui Wakil ketua DPRD Riau, Noviwaldi Jusman, menjadi pertanyaan bagi kalangan Dewan. Ia menilai, sikap tersebut adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Apalagi mengingat mereka baru saja dilantik setelah melalui proses yang ketat. Seharusnya, para pejabat pratama tersebut memberikan contoh yang baik. Khususnya menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai dengan lembaga Dewan.   

"Seharusnya setiap paripurna digelar, seluruh kepala satuan kerja harus hadir, karena paripurna ini bekaitan dengan nasib dan pembangunan di Riau. Ini ada apa, atau karena Sekda yang hadir," singgung Noviwaldi.

Untuk itu, Politisi Partai Demokrat ini meminta kepada Plt Gubernur Riau, untuk memberikan pembinaan kepada seluruh kepala SKPD yang baru ini, agar bisa menghargai dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan DPRD. Seharusnya semangat yang tinggi haris ditanamkam di jiwa pejabat tinggi pratama ini setelah dipercaya menjadi kepala SKPD.

"Saya minta Plt Gubri tidak tinggal diam. Bagaimana pemerintah bisa mensinkronkan kinerja mereka dengan Dewan kalau saat paripurna saja mereka tak hadir. Kalau Gubernur yang hadir, mereka berbondong-bondong hadir. Ini mesti dipertanyakan," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi E DPRD Riau M Adil, menurutnya, tidak ada alasan bagi seorang pejabat Pemprov Riau untuk tidak menghadiri rapat paripurna DPRD Riau. Meskipun agenda Parupurna tidak mengambil sebuah keputusan demi jalannya roda pemerintahan.

"Sikap mereka sangat kita sayangkan. Mereka baru saja dilantik dan langsung memperlihatkan contoh yang tidak baik,” tegasnya.

Ditambahkannya, agar tidak terjadi lagi hal yang serupa di paripurna berikutnya, politisi Hanura ini meminta Plt Gubri, mengevaluasi kembali seluruh bawahannya, untuk menghadiri undangan DPRD Riau.

"Paripurna ini sangat penting, karena melaporkan hasil sidang pertama dan apa-apa saja yang akan dijalankan dalam masa sidang kedua. Plt Gubernur mesti tindak tegas, berikan sanksi agar jangan sampai terulang lagi," tegasnya.

Dari pantauan di Gedung DPRD Riau, rapat paripurna yang dihadiri oleh Sekdaprov Riau, Zaini Ismail, hanya dihadiri beberapa pejabat di antaranya, Kepala Dinas Pariwista Fahmizal, Kadiskes Nurzeli, Kadishub Rahmat Rahim dan Kepala Infokom. (nur)