RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan harus adanya kolaborasi antara Kemendikbudristek, Kemenpan RB, Kemendagri dan juga kementerian terkait untuk memenuhi kompetensi guru. Termasuk penerapan kurikulum 'Merdeka Belajar' yang lebih komprehensif, kesejahteraan guru serta penyelenggaraan pendidikan vokasi yang saat ini masih terkendala.

“Seperti kita tahu bahwa pendidikan vokasi akan banyak guru yang sudah akan pensiun. Ya kita tentunya harus mengantisipasi itu. Padahal sekarang pendidikan vokasi ini sedang digencarkan. Jadi ada harapan nanti, mungkin bukan hanya Kemendikbudristek, tapi juga harus di dorong oleh Kemenpan RB yang di-support oleh Kemendagri dan berbagai Kementerian terkait lainnya. Agar upaya kita untuk. memenuhi kebutuhan bisa terpenuhi,” kata Hetifah seusai memimpin Kunjungan Kerja Reses Masa Sidang III Tahun 2022-2023 di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/2/2023).

Hetifah juga menekankan bahwa dalam proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK saat ini masih terkendala beberapa masalah. Bukan hanya di Sumatera Selatan saja, tapi di daerah-daerah lain dan akan menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan di tahun 2023.

“Dalam praktiknya ada beberapa permasalahan atau hal-hal yang belum tuntas. Misalnya sudah memenuhi passing grade tapi masih belum diangkat menjadi PPPK dan sebagainya. Inilah yang menjadi masukan bagi kami Komisi X. Tentu saja selain dari Sumatera Selatan ini kita juga akan kompilasi berbagai persoalan dari daerah-daerah lain dan menjadi bahan pertimbangan kami untuk memperbaiki kebijakan di tahun 2023," terang Hetifah.

Legislator Dapil Kaltim itu berharap sinergi antara Pemerintah dengan DPRD dan juga dinas terkait dalam membangun sektor pendidikan terus ditingkatkan untuk mencapai target yang diharapkan.

Selain itu, kunjungan kali ini juga membicarakan soal perpustakaan yang berkaitan dengan dinas pendidikan. Ia pun mendorong agar sinergi dan kolaborasi diutamakan dalam memajukan perpustakaan tersebut.

"Kami juga tentunya senang tadi melihat pemerintah daerah juga cukup konkret, misalnya membangun sekolah pertama anak-anak yang kurang mampu. Kemudian juga memberikan mereka beasiswa bahkan asrama lalu talenta-talenta mereka di asah juga bisa menjadi masukan bagi pusat bagaimana memanage talenta kita yang mungkin selama ini kurang diperhatikan, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu,” tutupnya. (*)