RIAUMANDIRI.CO - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum PBB atau United Nations General Assembly (UNGA) Csaba Korosi. Dalam pertemuan, Puan menekankan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

Pertemuan Puan dengan Korosi digelar di sela-sela perhelatan Annual Parliamentary Hearing at the United Nations di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (13/2/2023). Turut mendampingi Puan dua anggota DPR RI yakni Charles Honoris dan Irine Yusiana Roba Putri.

UN Parliamentary Hearing kali ini mengambil tema ‘Solutions through solidarity, sustainability and science’ dengan membahas isu air dan sanitasi.

“Saya menyambut baik UN Parliamentary Hearing kali ini yang membahas isu air dan sanitasi. Tema presidensi ini sangatlah tepat untuk mengatasi tantangan multidimensional saat ini,” kata Puan.

Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini, diperlukan kerja sama internasional yang konkret dan dukungan terhadap multilarisme. Dalam upaya ini, kata Puan, parlemen juga dapat berperan penting untuk memberikan dukungan politik bagi kebijakan luar negeri dan kerja sama internasional.

“Sekaligus memastikan implementasi kesepakatan internasional di dalam negeri. Harapan saya, keterlibatan parlemen dan IPU (Inter-Parliamentary Union) dalam pembahasan berbagai isu global di PBB dapat terus ditingkatkan,” tuturnya.

Puan menyebut, air  merupakan isu utama yang dapat mempengaruhi pencapaian semua tujuan Sustainable Deveopment Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia beruntung menjadi salah satu negara dengan cadangan air terbesar, namun pemenuhan air bersih dan sanitasi aman secara merata bagi 275 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 17.000 pulau masih menjadi tantangan besar.
 
“Hal ini terutama dikarenakan pendanaan yang terbatas bagi infrastruktur air dan sanitasi,” ungkap Puan.

Mantan Menko PMK ini menyinggung soal kewajiban negara menyediakan pelayanan air bersih bagi seluruh penduduk Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Puan mengatakan, hal tersebut untuk menjamin agar air bersih tersedia dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
 
“Untuk itu, kami memerlukan USD 40 milliar untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur air dan sanitasi di seluruh Indonesia. Sementara dana publik hanya mencukupi 30%. Karenanya, berbagai upaya kami lakukan,” jelas peraih 2 gelar Doktor Honoris Causa tersebut.

Oleh karenanya, Puan berharap Parliamentary Hearing ini dapat berkontribusi terhadal peningkatan pemenuhan komitmen masyarakat internasional bagi investasi serta dukungan pendanaan dan teknologi untuk negara berkembang dalam pencapaian SDG.
 
“Kami juga mendorong saling bertukar pengalaman dan pemikiran bagi upaya bersama terkait air dan sanitasi,” lanjut Puan.

Pada kesempatan ini, Puan pun menyampaikan dukungan DPR RI terhadap perhelatan World Water Conference 2023 di bawah kepemimpinan Csaba Korosi yang akan dihelat pada 22-24 Maret mendatang. Ia juga memastikan partisipasi Indonesia pada tingkat tinggi dalam pertemuan tersebut.
 
“Secara khusus, Indonesia berpandangan bahwa keterkaitan antara Water, Disaster and Food Security perlu mendapatkan perhatian global yang lebih besar,” terang Puan.

Sementara itu, World Water Forum 2024 akan diselenggarakan di Bali, Indonesia, dengan tema ‘Water for Shared Prosperity’. Menurut Puan, pertemuan itu akan menindaklanjuti hasil dari Water Conference guna memperkuat komitmen global untuk pencapaian SDG 6.
 
“Saya juga menyambut baik inisiatif Yang Mulia untuk melibatkan ilmuwan dalam pembahasan tantangan global agar dapat mendukung para pengambil kebijakan dengan data yang akurat dan saintifik,” ujarnya.

Puan mengatakan, saat ini Indonesia tengah mengembangkan sistem manajemen air terintegrasi yang bertujuan mengumpulkan dan memonitor data terkait kapasitas air dan curah hujan guna memprediksi bencana alam dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence.  
 
“Harapan saya, ini dapat mendukung gagasan anda untuk membangun global data hub mengenai sistem manajemen air,” sebut Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu pun kemudian menegaskan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim, termasuk dari sisi parlemen. Puan mengingatkan, isu perubahan iklim pertama kali dibahas dalam Sidang Umum IPU pada IPU ke-144 di Bali tahun 2022.
 
“Saya mendorong parlemen berbagai negara untuk mengakselerasi langkah pengurangan emisi, adaptasi, transisi energi serta pemenuhan komitmen negara maju untuk climate financing,” tegas mantan Menko PMK tersebut.

Tak hanya itu, Puan juga membahas mengenai isu pemberdayaan perempuan dalam pertemuan dengan Korosi. Ia juga menekankan komitmen Indonesia terkait isu tersebut, termasuk dengan menjabarkan saat ini Indonesia memiliki banyak pemimpin perempuan.
 
“Saya berkeyakinan bahwa untuk mengatasi krisis global, kita perlu solusi yang inklusif. Untuk itu, pelibatan perempuan harus lebih ditingkatkan. Karena sering kali perempuan dan anak perempuan paling terdampak saat terjadi krisis,” ucap Puan.
 
“Diperlukan komitmen nasional dan global untuk pemajuan kesetaraan gender. Karenanya, saya siap untuk bekerjasama dengan Yang Mulia untuk memajukan pembahasan isu gender pada berbagai forum internasional,” tambahnya.

Di akhir pertemuan, Puan kembali menegaskan dukungan DPR RI kepada Majelis Umum PBB sebagai salah satu organ utama PBB.
 
“Saya percaya di bawah kepemimpinan Yang Mulia Majelis Umum PBB dapat terus mengobarkan semangat multilateralisme bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia,” ungkapnya.

Sementara itu, Csaba Korosi mengapresiasi komitmen Indonesia yang disampaikan oleh Puan terkait isu perubahan iklim. Ia juga mengungkapkan rasa senangnya telah bertemu dengan Puan.

“Saya berbesar hati mendengar betapa pentingnya Indonesia melekat pada upaya nasional dan globalnya untuk mengatasi perubahan iklim dan komitmennya dalam konferensi air PBB yang akan datang,” kata Korosi.

Usai pertemuan, Puan dan Korosi kemudian berdiskusi bersama Presiden IPU Duarte Pacheco dan Wakil Ketua Majelis Nasional Pakistan, Zahid Akram Durrani. Mereka membahas soal peran parlemen dalam memajukan pembahasan isu global tentang perubahan iklim dan air bersih. (*)