Riaumandiri.co-Pasca pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan  Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada pekan lalu, kabar adanya reshuffle kabinet semakin kuat.

Ormas Rekonsiliasi Masyarakat (Rekat) Indonesia menganggap, isu perombakan kabinet Indonesia Maju sudah bukan hal yang istimewa lagi dibincangkan. Sekjen Rekat Indonesia, Heikal Safar mengatakan, pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh sebenarnya pertemuan biasa-biasa saja.

"Karena bagi saya, astinya sudah terbiasa di era pemerintahan presiden Jokowi ini, selalu saja ada gonta-ganti maupun bongkar pasang ataupun perombakan para menteri-menterinya," kata Heikal kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Menurut Heikal, justru Jokowi dalam menyikapi isu reshuffle kali ini dihadapkan pada pilihan yang cukup dilematis. Hal itu lantaran apakah benar Jokowi akan mengganti menteri dari Partai Nasdem atau tidak, seperti Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dan Menkominfo Johnny G Plate.

"Yang terpenting bagi saya selaku Sekjen Ormas Rekat Indonesia serta seluruh anggota dan pengurus Rekat Indonesia lainnya maupun rakyat di seluruh Indonesia, apabila para menteri mendapatkan amanah, diutamakan kejujuran dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Heikal pun membeberkan alasan Jokowi berada di posisi yang cukup dilematis dalam melaksanakan reshuffle kabinet. Pertama, pergantian menteri harus berdasarkan pada faktor kinerja. Jika ada menteri mendapatkan rapor merah, maka secara otomatis menteri tersebut layak dicopot atau digantikan segera.

"Saya selaku Sekjen Rekat Indonesia dan seluruh elemen bangsa Indonesia lainnya berharap agar keputusan Presiden Jokowi dalam isu reshuffle kabinet tentunya yang terbaik untuk kepentingan rakyat di seluruh Indonesia, bukan hanya semata-mata adanya muatan politis yang diduga cukup kental dalam menyambut pesta demokrasi pileg dan pilpres pada Pemilu serentak 2024 nanti," ungkap Heikal Safat SH.

Menurut Heikal, perombakan kabinet yang dilakukan RI 1 menjelang Pemilu 2024, tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasalnya, posisi menteri bisa menjadi bargaining power untuk menjaga stabilitas politik pada akhir pemerintahan Jokowi.

"Sehingga dalam situasi politik menjelang pemilu 2024 adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai elemen anak bangsa untuk menyelamatkan negeri tercinta tanah air Indonesia ini dari tangan-tangan nakal dan politik hitam yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap Heikal.

Sumber : Republika

Editor : Wahyu Hismi