Riaumandiri.co- Komisi I Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menilai reward-reward yang dijanjikan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun itu sudah penuh akan sarat politik.

Satu diantaranya ialah yang menjanjikan akan memberikan hadiah umrah bagi RT RW yang mampu mengatasi permasalaham sampah didaerahnya masing-masing.

Jauh sebelum hadiah ini, Pj Wako Muflihun juga mencanangkan menambah besaran insentif bagi RT RW selama masa kerjanya. Bertujuan untuk menambah semangat kinerja daripada pejanat RT RW itu.

Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Fathullah, menilai bahwa reward yang dikoarkan Pj Wako Muflihun ini sudah mengarah ke ranah politik, bukan lagi sebagai reward pimpinan.

"Jelas ada (kepentingan politik). Ini bukan menuduh, tapi ini (2023) sudah tahun politik,” jelas Fathullah, Kamis (26/1).

Apa yang dijanjikan oleh Pj Wako Muflihun ini, sebut Fathullah, sudah berada dalam ranah politik yang serupa dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh para anggota legislatif disaat berkampanye.

"Mainnya itu agak haluslah sedikit," cetus politisi Partai Gerindra DPRDK Kota Pekanbaru itu.

Disamping itu, Fathullah juga mempertanyakan darimana sumber anggaran yang digunakan Pj Wako Muflihun dalam merealisasikan janjinya itu.

“Kalau kenaikan insentif RT dan RW itu sah-sah saja, tetapi kalau untuk umrah harus diperhitungkan dan uangnya dari mana,” jelasnya.

Jangan sampai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru yang sebesar Rp2,699 Triliun itu disalahgunakan oleh Pj Wako Muflihun
"Pj harus hati-hati menggunakan anggaran, banjir sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Itu (penyelesaian banjir) harus diutamakan,” pungkasnya. (Mal)