SELATPANJANG (HR)-Program revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu sangat diperlukan. Karena saat ini banyak Posyandu di Kepulauan Meranti dalam keadaan mati suri.

Kondisi itu membutuhkan peran dari berbagai elemen bangsa termasuk para wakil rakyat sebagai salah satu unsur pada penyelenggara pemerintahan.

Hal ini diungkapkan Pembina Forum Komunikasi Kader Kesehatan (FK3) Kabupaten Kepulauan Meranti, dr H Misri Hasanto MKes, saat mengikuti kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Riau, dr Sunaryo, bersama FK3 dan organisasi profesi kesehatan di Selatpanjang, baru-baru ini.

Dikatakannya, perhatian terhadap kegiatan Posyandu sangat diperlukan. Tidak hanya oleh pihak eksekutif, namun juga dari legislatif. Hal itu dalam rangka menyiapkan generasi bangsa yang sehat dan tidak rentan terhadap berbagai macam penyakit.

"Keberadaan Posyandu juga dapat menjadi wadah sosialisasi kesehatan paling terdepan di tengah masyarakat. Jadi perlu perhatian dan dukungan yang lebih kuat, dalam upaya menghidupkan dan merevitalisasi keberadaan Posyandu," ujarnya.

Masalah utama yang dihadapi kader Posyandu selama ini, ungkap Misri, yakni menyangkut pendanaan. Tidak hanya untuk operasional kegiatan program pokok, namun juga alokasi dana penunjang lainnya.

"Kucuran dana yang diperoleh para kader Posyandu umumnya sangat minim. Untuk itu perlu dukungan dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif guna memecahkan persoalan ini. Baik di tingkat kabupaten juga di provinsi," katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Iqaruddin menambahkan, Pemkab Meranti selama ini sudah mencoba memberikan dukungan dana guna meningkatkan fungsi dan peran Posyandu. Ke depan juga telah diprogramkan kepada para bidan yang bertugas di desa akan mendapat bantuan sepeda motor.

Namun begitu dengan keterbatasan APBD kabupaten saat ini diperlukan dukungan dari APBD Riau.
"Kepada Pak Sunaryo sebagai wakil rakyat dari Dapil Meranti, kami harapkan dapat memperjuangkannya," ujar Iqaruddin.

Dikatakan Sekda, masalah dukungan alokasi dana untuk Meranti sudah sering disuarakan. Namun apa yang didapat masih jauh dari harapan.

"Kami lihat ada komunikasi yang terputus antara Kabupaten dan Provinsi. Dari pertemuan dengan berbagai komisi dari Provinsi Riau sudah disampaikan, namun masih terkesan sebatas wacana," sebut Iqaruddin.(ran)