RIAUMANDIRI.CO - Menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi untuk menuntaskan masalah sampah di Indonesia dalam 2-3 minggu,  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melengkapi kerja in-cognito lapangan sebagai upaya konfirmasi terhadap langkah-langkah kerja yang terus berkembang sejak tahun 2016.

"Sampai dengan sekarang, makin berkembang baik peran dan inisiatif Pemda. Demikian pula teknologi, peran masyarakat tingkat grass root dan peran masyarakat pemikir, pendamping kelompok, pemerhati/aktivis dan praktisi lapangan. Dan yang penting juga peluang menuju upaya sampah menjadi berkah  dengan dukungan off-taker swasta," kata Menteri LHK Siti Nurbaya ketika menyambangi Kabupaten Cilacap dan Banyumas, Minggu, (8/1/2023).

Didampingi Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati, Menteri Siti melanjutkan, sehingga selain masalah sampah bisa tuntas, masalah sosial bisa diatasi dan secara ekonomi juga bisa menghasilkan pendapatan dan yang paling penting justeru untuk menuju pada lingkungan yang makin sehat dan lestari.

"Sebagai rangkaian kerja dimaksud maka hari Minggu 8 Januari, saya ke Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas di lapangan dan mendalami bagaimana penerapan UU 18/2008  yang komprehensif dan integrated, menerapkan pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir dengan melibatkan kolaborasi multistakeholder sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing," jelas Menteri Siti.

Undang-Undang Nomor 18/2008 dapat mengatasi persoalan sampah dengan komitmen dan kerja keras dalam pelaksanaannya serta dengan upaya memaksimalkan penerapannya menyangkut: (1) Dukungan kepada pemerintah daerah untuk kekuatan kapasitasnya; (2) Kemitraan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan (3)Pengawasan dan pendampingan serta sirkular ekonomi.

Hal itu bisa dilihat dan terkonfirmasi positif dan sangat baik di Cilacap dan Banyumas.  Kombinasi kerja leadership Pemda/Kepala Daerah; penggunaan teknologi RDF, composting dan pirolisis; serta kerja nyata peranserta masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);  dan orientasi  kerja dunia usaha, BUMD/swasta termasuk sebagai offtaker.

"Itulah faktor utama cara pendekatan penyelesaian yang sangat strategis, contoh baik itu terkonfirmasi di Cilacap dan Banyumas. Berbagai daerah lain bisa mencontoh kebijakan teknis lapangan dan cara kerja Pemda Banyumas dan Pemda Cilacap yang sangat baik ini," terang Menteri Siti.


Dukungan Regulasi

Lebih lanjut, Menteri Siti menerangkan bahwa beberapa regulasi turunan UU Sampah sudah ada dan sangat mendukung seperti PP No.81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; PP No.27/2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik; Perpes No. 97/2017 tentang Jakstranas; Perpres No. 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen; Permen LHK No.14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah; Surat Edaran gerakan pilah sampah dari rumah, minim sampah, eco-office, dan lain-lain.

Demikian pula sudah ada Peraturan Gubernur dan  bupati/wali kota tentang Pembatasan Sampah;  Permen PU No.3/2013 tentang Penyelenggaraan Sarana Prasarana Persampahan dalam Penanganan SRT SSSRT; Permen LHK No. P.10/2018 tentang Jakstrada; Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD; Permen LHK No. 6 Tahun 2022 tentang SIPSN, dan beberapa lainnya.

Capaian kinerja pengelolaan sampah nasional hingga akhir tahun 2021, berhasil mengelola sampah hingga sebesar 64,56% dari target 100 persen sampah terkelola pada tahun 2025. Angka tersebut terdiri dari 15,62% kinerja pengurangan sampah nasional, dari target 30% pada 2025. Kemudian 48,94% capaian kinerja penanganan sampah nasional dari target 70% pada 2025.

Belajar dari kerja-kerja Pemda  kabupaten Banyumas dan kabupaten Cilacap dan peran KSM, masyarakat serta BUMD dan swasta Bumi Suksesindo  sangat penting dan menarik untuk replikasi nasional;  tentu dengan pertimbangan masing-masing kondisi wilayah.  Dengan demikian target nasional di 2025 akan dapat dicapai.

KLHK dalam tahun 2023 hingga pertengah tahun ini akan merampungkan target-target dan standard serta pengaturan strategi lapangan bersama daerah yang orientasinya adalah Zero Waste Zero Emission by 2030. KLHK terus lakukan excercise antara tahun 2030 atau 2040 untuk zero emission, selain zero waste pada tahun 2030.

"Tentu saja beberapa hal di lapangan masih teridentifikasi untuk disempurnakan. Kita bekerja keras untuk itu. Adalah tugas Pemerintah untuk melakukan fasilitasi  dan itu yang terus dilakukan KLHK untuk eksplorasi artikulasi kebijakan Presiden Jokowi untuk tuntaskan masalah sampah secara nasional; dan harus kelihatan hasilnya," pungkas Menteri Siti.(*)