RIAUMANDIRI.CO - Belakangan beredar isu bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan bergabung dengan barisan koalisi pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.

Merapat ke barisan Koalisi Perubahan dinilai bisa menjadi opsi bagi PKB untuk menapaki kontestasi Pemilu Serentak 2024. Pilihan ini lebih realistis ketimbang bertahan bersama Partai Gerindra yang sampai saat ini tak kunjung memberikan kepastian kerja sama politik.

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan, PKB bukan sosok yang asing bagi pihaknya. Apabila benar PKB ingin bergabung dengan Koalisi Perubahan, Partai Nasdem tentu menyambut baik hal tersebut.

"Nasdem dan PKB itu saudara lama, artinya dalam dua pilpres menjadi kawan koalisi, tidak asing, dan komunikasi dengan PKB juga bagus. Tentu ini suatu hal yang menyenangkan, suatu hal yang menggembirakan ketika frekuensinya bisa ketemu dengan figur Mas Anies," ujar Willy, Senin (2/1/2023).

Rencana Koalisi Perubahan antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebutnya bukanlah kerja sama politik yang eksklusif. Semua komunikasi masih terbuka, termasuk peluang bergabungnya PKB.

"Tentu akan membuat gerakan gelombang perubahannya semakin besar (jika PKB bergabung), resonansinya akan semakin lebih kuat. Ya semoga tahun baru ini ada hal-hal yang semakin spektakuler-lah," ujar Willy.

Jika PKB ingin bergabung dengan Koalisi Perubahan, tentu akan adanya pembicaraan kembali terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Namun harapannya, Anies tetap menjadi calon presiden dari koalisi tersebut.

"Tinggal pematangan hal-hal yang lain, termasuk siapa yang akan mendampingi Mas Anies misalnya. Ya tentu PKB ada Cak Imin, Demokrat ada Mas AHY, PKS ada Aher, tentu nanti kita akan duduk kan bersama-sama, siapa yang akan mendampingi Mas Anies. Tentu harus dicari win-win solutionnya," ujar Willy.

Partai Nasdem sendiri sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Adapun pihaknya menyerahkan keputusan soal calon wakil presiden kepada mantan gubernur DKI Jakarta.

"Karena biar cawapres menjadi elemen surprise, kita tentu harus melihat variabel siapa yang akan menjadi lawan tanding sehingga kita tidak, prinsip play to win itu terpenuhi. Kan dalam salah satu kriteria yang kita sepakati itu adalah cawapres memiliki variabel pemenangan," ujar Willy.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan, bahwa peluang partainya bergabung dengan Partai Nasdem hanyalah pandangan dari seorang kader. Diketahui, wacana tersebut sebelumnya dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid.

"Itu kan pandangan-pandangan pribadi kader pengurus gitu, karena secara organisasi sampai hari ini Ketua Umum belum pernah memerintahkan apa pun. Belum pernah ada (komunikasi dengan Partai Nasdem) dan tidak pernah ada rapat yang terkait dengan koalisi," ujar Huda.

PKB sendiri sudah meneken kerja sama yang diresmikan lewat piagam deklarasi dengan Partai Gerindra pada Agustus 2022. Hingga saat ini, kedua partai solid dan berkomitmen melanjutkan kerja sama politik tersebut hingga Pilpres 2024.

"Secara kelembagaan kita tetap komit terkait dengan piagam kerja sama yang sudah ditandatangani ini," ujar ketua Komisi X DPR itu.

PKS Diisukan Hengkang

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid sebelumnya menegaskan, PKS masih berkomitmen dalam Koalisi Perubahan bersama tiga partai politik (parpol) yakni Nasdem dan Demokrat, yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) di pemilu 2024.

"Kami on the track di koalisi perubahan. Ibarat puasa ramadhan, saat ini kita sudah masuk itikaf 10 hari terakhir menyambut terlihatnya hilal untuk diumumkan keputusannya," kata Kholid kepada wartawan, Jumat (16/12/2022).

Dengan kata lain, Kholid membantah berbagai isu dan informasi soal PKS yang akan meninggalkan Koalisi Perubahan dan tidak mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Justru sebaliknya, Kholid menegaskan, proses penyatuan PKS dalam Koalisi Perubahan semakin solid di internal partai dengan nomor urut 8 ini.

Belakangan, informasi soal PKS yang akan cabut dari Koalisi Perubahan cukup santer. Termasuk ketika PKS dikabarkan bakal kembali bersama Gerindra di Pemilu 2024, sebagaimana disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu beberapa waktu lalu. Bahkan, dikabarkan PKS juga sempat akan ditawarkan posisi menteri bila keluar dari Koalisi Perubahan dan tidak jadi mengusung Anies Baswedan.

 Sebagaimana disampaikan pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam. Ia mengakui informasi soal ini memang sudah santer, walaupun hanya beredar di kalangan terbatas. Informasi itu, termasuk kabar PKS yang ditawari menteri agar tidak mendukung Anies Baswedan.

"Ini informasi spekulatif memang, tapi terkonfirmasi di sejumlah pihak. Bahwa tawaran itu sudah sempat diajukan, walaupun akhirnya ada catatan kritis dari PKS," ucap Umam.

Adapun, Partai Demokrat menegaskan, bersama Partai Nasdem belumlah mendeklarasikan kerja sama politik yang nantinya disebut sebagai Koalisi Perubahan. Partai Demokrat menginginkan, deklarasi koalisi berbarengan dengan pengumuman calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Partai Demokrat menghendaki agar deklarasi nanti sepasang capres dan cawapres," ujar Kamhar.

Partai Demokrat, jelas Kamhar, masih terus mendorong Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju menghadapi Anies. Keduanya dianggap sebagai sosok yang memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Ikhtiar yang terus dilakukan untuk terwujudnya Koalisi Perubahan sebagai kristalisasi aspirasi rakyat yang selama ini diserap dan memperjuangkan kader utama Partai Demokrat Mas Ketum AHY untuk berpasangan dengan Mas Anies," ujar Kamhar.