RIAUMANDIRI.CO- Praktek politik uang yang kerap terjadi saat euforia pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia menjadi sorotan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Presiden dua periode tersebut menyatakan bahwa politik uang masih marak di tengah masyarakat.

"Saya setiap hari di lapangan saya pernah ikut Pilkada wali kota dua kali, gubernur dua kali karena dua ronde pilihan presiden dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada," kata Jokowi saat membuka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Bawaslu di Jakarta, Sabtu (17/12).

Oleh karena itu, dia meminta Bawaslu RI turut melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dengan memberikan pendidikan politik guna menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

"Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Penting dalam mengatasi praktek politik uang jadi hati-hati banyak kejadian mengenai ini dan politik uang itu sudah menjadi penyakit setiap pemilu pasti ada," ujarnya seperti dikutip dari Okezone.

Presiden menambahkan bahwa Bawaslu dan KPU harus membuat aturan yang jelas, rinci dan efektif agar tidak menimbulkan multitafsir. Aturan dan sanksi tersebut juga harus disosialisasikan kepada masyarakat secara luas agar tidak ada pelanggar yang mengelak.

"Tugas Bawaslu aturannya sudah ketat tapi prakteknya tetap banyak, tetap ada. Yang terkena sanksi tidak sedikit ini ada melibatkan masyarakat untuk menghindari terjadinya politik uang karena karena berlama-lama akan merusak demokrasi," ujarnya.

Dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022, turut dihadiri antara lain Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.**

Sumber : Okezone

Editor : Wahyu Hismi