RIAUMANDIRI.CO - Pemerintah berencana memberikan subsidi pembelian mobil listrik sekitar Rp80 juta dan Rp40 juta untuk mobil hibrida.

Pengamat komunikasi politik Jamiludin Ritonga menilai pemberian subsidi tersebut tentu layak ditentang. Sebab, tak layak subsidi diberikan kepada orang atau perusahaan yang secara ekonomi sudah mampu.

Ditegaskan, subsidi pada umumnya diberikan kepada orang yang tidak mampu. Kelompok ini di subsidi karena memang sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primernya. Karena itu, sebagai wujud tanggung jawab, negara harus memberi subsidi kepada rakyat yang tak mampu tersebut.

"Jadi, aneh kalau negara harus mensubsidi perusahaan untuk pembelian mobil listrik atau mobil hibrida. Hal itu tentu dapat menyayat hati rakyat yang tak mampu," kata Jamil kepada media ini, Jumat (16/12/2022).

Padahal, kata Jamil, kalau subsidi sebesar itu diberikan kepada rakyat miskin, tentu akan banyak yang terangkat dari kemiskinan. Sebab, uang sebesar itu sudah dapat mensubsidi banyak pengusaha mikro.

Namun untuk rakyat kecil pemerintah tampaknya sulit memberi subsidi yang relatif besar.  Subsidi sebesar itu terkesan hanya layak diberikan kepada pihak-pihak yang mampu.

"Jadi, wajar kalau semakin banyak yang mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Rakyat kecil terkesan hanya berhak mendapat subsidi ratusan ribu saja," tegas Jamil.

Karena itu, lanjut Jamil, selayaknya Pemerintah membatalkan pemberian subsidi tersebut. Kalau negara memang punya uang, lebih baik berikan subsidi kepada usaha mikro.

Pelaku usaha mikro sudah terbukti mampu bertahan dikala resesi. Karena itu, memberi subsidi kepada mereka akan lebih bermanfaat daripada pengusaha besar.

"Itupun kalau pemerintah ini masih berpihak kepada rakyat kecil. Keberpihakan itu harus dibuktikan, bukan hanya slogan belaka," kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (*)