BENGKALIS (HR)-Dampak dari pengurangan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas  Rp1,4 triliun akan berimbas pada APBD Bengkalis 2015. Dari total APBD murni 2015 yang telah disahkan Rp4,9 triliun, diperkirakan akan terjadi rasionalisasi sekitar Rp900 miliar.  
 
Menurut Sekretaris Daerah  Bengkalis, H Burhanuddin bahwa perubahan kegiatan dan anggaran atau rasionalisasi akibat pemangkasan DBH Migas oleh pemerintah pusat baru akan dilakukan pada APBD Perubahan nanti, yang diperkirakan berkisar pada angka Rp900 miliar.

 “Rasionalisasi anggaran akan dilaksanakan pada APBD Perubahan nanti. Sampai saat sejumlah kegiatan di SKPD masih terus berjalan dan sekitar bulan Juni atau selambatnya bulan Juli ditargetkan APBD Perubahan sudah dapat disahkan, termasuk pengurangan kegiatan,” ujar Sekda Burhanuddin ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (29/4).

Pada kesempatan itu, Sekda mangatakan, kegiatan yang dipangkas adalah kegiatan yang terlambat dilaksanakan, termasuk menjadi pertimbangan atau prioritas untuk dipangkas. Khusus untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau menjadi skala prioritas pembangunan daerah kemungkinan besar tidak akan dilakukan pemotongan.

Kemudian sambung Sekda, APBD Perubahan saat ini masih digodok di Bappeda. Dari total DBH Migas yang seyogyanya diterima Bengkalis Rp2,2 triliun, dipangkas oleh pusat sebesar Rp1,4 triliun. Kekurangan atau defisit APBD murni 2015, sebagai dampak dari pemangkasan DBH oleh pemerintah pusat sebesar Rp1,4 triliun itu, akan ditutupi dengan DBH dari sektor pendapatan dan pajak bagi hasil pertambangan yang mengalami peningkatan. Sehingga setelah dihitung total defisit APBD murni 2015 berkisar pada angka Rp900 miliar.

“Jadi dari hitungan APBD Rp4,9 triliun yang sudah disahkan, terjadi pengurangan Rp900 miliar. Target kita APBD Perubahan sudah diusulkan paling lama bulan Juni dan dapat disahkan bulan Juli, sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir,” tambah Sekda.

Cepat Dirasionalisasi

Wakil ketua DPRD Bengkalis, Indra Gunawan menegaskan bahwa masalah pemangkasan DBH dari sektor migas merupakan persoalan urgen. Untuk itu, ia meminta SKPD harus bergerak cepat melaksanakan rasionalisasi anggaran, karena kegiatan terus berjalan, sehingga sudah diketahui dari awal anggaran atau kegiatan mana saja yang dipangkas.

 “Kita minta kepala daerah bersama seluruh jajaran SKPD untuk bergerak cepat membahas rasionalisasi aanggaran tahun ini, akibat pemangkasan DBH migas yang cukup besar tersebut.Kalau tidak dilaksanakan sekarang, banyak program yangs ebenarnya mubazir tetap dilaksanakan,”ingat Indra Gunawan alias Eet politisi Partai Golkar tersebut.

Kemudian disebutnya lagi, seharusnya pemangkasan DBH migas sebesar Rp 1,4 trilyun tidak perlu terjadi. Contohnya saja, Kabupaten Kutai Kartanegara, informasinya dari DBH Rp5 triliun yang dipangkas pemerintah pusat hanya Rp1 triliun. Disinilah dituntut kepala daerah yang katanya visioner melakukan lobi ke pusat, kok DBH Bengkalis bisa dipangkas melebihi 50 persen.***