RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Komite IV DPD RI Abdul Hakim menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) atas kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Melalui Regsosek diharapkan Satu Data Indonesia (SDI) dapat segera terwujud," kata Hakim saat kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Provinsi Lampung, Kamis (3/11/2022).

Kunjungan kerja itu dalam rangka pendampingan mitra terkait pelaksanaan UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik yang difokuskan pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendataan awal Regsosek BPS tahun 2022.

Komite IV berharap melalui pelaksanaan Regsosek, program bansos maupun subsidi yang diberikan betul-betul menyasar kelompok yang membutuhkan. Sekaligus, untuk memastikan anggaran negara ini mengalir kepada mereka yang berhak menerima.

"Karena data penerima bantuan sosial (bansos) selama ini masih banyak ditemukan kesalahan maupun tumpang tindih data penerima, sehingga penyalurannya menjadi tidak efektif dan tidak tepat sasaran” kata Hakim.

Wakil Ketua Komite IV Sukiryanto juga menyampaikan dukungannya kepada BPS dalam melaksanakan Regsosek. 

“Dengan data tunggal, diharapkan pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien,” kata Sukiryanto.

Mengenai kendala yang dihadapi BPS, salah satu sulitnya pendataan di perumahan elit, Abdul Hakim menyarankan agar pendataan di rumah-rumah elit, agar petugas pendataan dapat didampingi oleh pengurus RT setempat

Sukiryanto juga berjanji akan menyampaikan kepada kementerian/lembaga terkait mengenai kendala yang dihadapi oleh BPS, khususnya BPS Lampung dalam menjalankan tugas-tugas pendataan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Komite IV terkait pelaksanaan Regsosek antara lain pelaksanaan Regsosek yang hanya 1 bulan mulai 15 Oktober sampai 14 November 2022.

Waktu dinilai masih kurang mengingat petugas pendataan harus mendatangi warga dari rumah ke rumah. Di mana warga belum tentu ada ketika petugas datang, sehingga hasil pendataan Regsosek dikhawatirkan menjadi kurang optimal.

Kepala BPS Lampung Endang Retno Sri Subiyandani kepada Komite IV menyampaikan sejumlah kendala di lapangan. Di antarnya cuaca yang kurang mendukung dan bencana yang terjadi seperti banjir.

“Kendala lain yang paling sering adalah penolakan responden atas kehadiran petugas pendataan. Bahkan banyak dari mereka yang menolak adalah PNS,” ungkap Endang Retno.

Endang telah bertemu Sekda agar meminta para PNS untuk mengikuti pendataan sehingga menjadi contoh bagi masyarakat. (*)