RIAUMANDIRI.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru meminta para pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk segera mengembalikan mobil dinas yang masih dikuasai, pemerintah masih memberikan masa tenggang untuk mengembalikan mobil dinas tersebut.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama, Rabu (2/11), jangan sampai menunggu dijemput paksa oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, cukup miliki mobil dinas yang memang menjadi hak milik penggunaan.

"Kita lihat dulu siapa mantan pejabatnya, se level apa. Kalau kepala daerah, itu ada undang-undangnya, kalau eselon II itu belum ada aturannya. Tapi kembali lagi ke personalnya, kembalikan saja, itu hak rakyat karena belinya pakai duit rakyat juga, ya kembalikan saja," jawab Ginda Burnama.

Disamping itu, para pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru seyogyanya menggunakan yang memang benar menjadi hak penggunaanya, jangan sampai menggunakan fasilitas penunjang melebihi dari jabatan yang dipegang.

"Kembali lagi ke pribadi masing-masing, kalau memang jatahnya satu ya satu, kalau jatahnya dua ya dua, namun berjenjanglah, jangan sampai kopral jadi jendral, jendral jadi kopral," pesan Politisi Partai Gerindra itu.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, sebut Ginda, harus lebih teliti dalam melakukan pendataan terhadap kepemilikan kendaraan mobil dinas ini, jangan sampai ada tumpang tindih kepemilikan dan tidak terdata.

"Dinas terkait juga harus jeli, apakah mobil sudah dilelang, dihibahkan atau bagaimananya, terkadang datanya tidak lengkap. BPKAD kadang datanya tidak akurat, mobil sudah dilelang namun masih terdata milik Pemko Pekanbaru. Nah itu, harus dipedomani," tutupnya.

Sejauh ini, total mobil dinas milik Pemko Pekanbaru seharusnya terkumpul sebanyak 526 unit, baru terkumpul  sebanyak 292 unit. Sisanya, sebanyak 103 unit dalam kondisi berat dan operasional serta lelang, 21 unit belum dikembalikan dan 110 kenderaan dinas masih dicari. (Mal)

Editor : Nurul Atia