RIAUMANDIRI.CO - Selama ini antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan selalu dihadap-hadapkan. Padahal keduanya bisa berjalan beriringan, ekonomi tumbuh dan lingkungan tetap lestari, yaitu melalui konsep ekonomi biru atau blue-economy.

"Konsep blue-economy merupakan suatu konsep yang secara simultan mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, inklusi sosial dan penguatan ekosistem kelautan,’’ kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat menyampaikan pidato kunci di acara pembukaan  PEMSEA (Pengelolaan Lingkungan Pesisir di Asia Timur) Network of Local Government (PNLG) Forum 2022, yang berlangsung 25-29 Oktober 2022, Tangerang, Banten.

Menteri Siti menjelaskan, fondasi utama dari konsep ini adalah ekonomi kelautan lestari, berketahanan dan inklusif, yang memerlukan laut bersih, sehat dan produktif, serta ketahanan kawasan pesisir dan ekosistem laut. Karena itu, keberlangsungan suplai barang dan jasa dari laut merupakan hal penting dalam hal kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara di masa depan.

Siti Nurbaya menekankan, pemerintah daerah memiliki peran khusus dan penting dalam pengelolaan lingkungan, terutama kawasan pesisir dan laut mengingat konsekuensi atau dampak dari kegiatan industri di kawasan tersebut ada pada tingkatan dan wewenang di bawah pemerintah lokal.

’’Diharapkan melalui regulasi, insentif, pembangunan institusi, partisipasi pemangku kepentingan, riset dan pengembangan kemampuan, serta mekanisme pembiayaan pada sektor-sektor lingkungan, merupakan suatu kondisi yang dapat memungkinkan didukungnya investasi lebih lanjut," kata Siti.

Director General of Policy and Strategy, Ministry of Environment, Kamboja Mr. Vann Monyneath menilai forum itu sangat penting karena banyaknya masyarakat di kawasan laut Asia Timur yang bergantung pada ekonomi yang berorientasi pada kawasan pesisir dan maritim. 

Pada 2015 potensi ekonomi kelautan diperkirakan mencapai kisaran angka USD 500 Miliar dan menyerap sebanyak 6 juta tenaga kerja, yang mayoritasnya merupakan sektor UMKM.

Kawasan pesisir dan laut saat ini menghadapi ancaman degradasi lingkungan, polusi, bencana alam, serta dampak perubahan iklim. Kerugian akibat hal ini diproyeksikan mencapai hingga lebih dari USD 50 Miliar.

’’Melalui forum ini diharapkan dapat menjadi tempat pembelajaran bagi para partisipan dan anggota PNLG dalam memperkuat ketahanan kawasan pesisir dalam merespon resiko bencana dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan iklim melalui program-program Integrated Coastal Management dan melakukan transisi menuju pengembangan blue-economy,’’ harapnya pada acara yang dihadiri 300 orang delegasi dari pemerintah daerah di 9 Negara Asia Timur dan Asia Tenggara.

Pertukaran Pengetahuan

Bupati Tangerang selaku tuan tumah pelaksanaan Forum PNLG Tahun 2022 Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, Forum PNLG  dapat membagikan pengalaman dan pengetahuan dalam hal tata kelola kawasan pesisir, terutama dalam hal pengelolaan kawasan pesisir yang terintegrasi, sebagaimana tema yang diangkat pada tahun ini.

’’Kita berharap akan ada pertukaran pengetahuan yang konstruktif, yang kemudian akan berdampak dengan adanya kolaborasi-kolaborasi dalam implementasi program-program pembangunan kawasan pesisir,’’ kata Bupati Tangerang. (*)