RIAUMANDIRI.CO - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi (Awiek) berpandangan sebaiknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengusung capres yang berasal dari internal koalisi.

“Ya memang lebih baik begitu (tokoh dari internal), tetapi kita belum terjebak pada figur dan masih terus melakukan penelitian tentang rekam jejak dan kemungkinan untuk bisa memenangkan kontestasi dan bisa merajut kebangsaan indonesia ke depan,” kata Wakil Ketua Baleg DPR itu, Senin (24/10/2022).

Namun ketika ditanya lebih lanjut, siapakah figur di KIB yang dijagokan PPP, dia mengatakan banyak.

“Saya kira tokoh kita sangat banyak, tinggal nanti kita pilih salah satu diantaranya. Tentu melalui forum resmi masing-masing partai,“ jawab Awiek.

Sebelumnya, dalam perayaan HUT Golkar ke 58, seluruh petinggi KIB berkumpul. Salah satu poin yang disepakati adalah capres dari internal KIB. Parpol sendiri sudah menyebut beberapa nama, namun dari eksternal koalisi.

“Kalau sekedar nama-nama yang beredar, namanya saja wacana boleh saja,” sebut Awiek.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pada kesempatan berbeda mengatakan, "Namanya presiden kan politik, dan namanya pemilu juga parpol, dan berdasarkan undang-undang, presiden harus didukung parpol. Jadi jelas KIB harus orang yang berkecimpung di parpol," kata Airlangga akhir pekan lalu.

Ketum Golkar Airlangga menuturkan pengusungan capres telah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ia memastikan KIB akan memilih sosok yang tepat untuk ikut berkontestasi di Pemilu 2024.

Bahkan, menurut Airlangga, perlu ada kartu tanda anggota (KTA) untuk dapat masuk dalam koalisi partai atau diusung oleh gabungan partai.

"Buat apa berpartai, partai itu ada KTA, harus ada KTA-nya kalau mau masuk di KIB pegang KTA-nya dulu," tandas Airlangga.

Sementara itu, Plt. Ketum PPP, Mardiono mengatakan, KIB akan segera mengumumkan capres mereka paling lambat awal tahun ini.

"Saya pikir nggak kalau last minute ya. Saya pikir nggak, pasti nggak, pasti mungkin ya gambaran saya mungkin tidak sampai, awal tahun mungkin kita sudah mengambil keputusan. Paling lambat pada awal tahun ya," kata Mardiono.

Ambigu

Sementara itu, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiarti menilai pernyataan Airlangga bisa menjadi ambigu dan multitafsir karena tidak ada penjelasan lebih jauh tentang apa makna orang partai.

"Jika hanya sebatas memiliki KTA, maka siapa pun yang berada di luar partai dan ingin mencalonkan dalam pemilu bisa saja mendapatkan KTA dalam detik terakhir sebelum pencalonan," ungkapnya.

Peneliti Pusat Riset Politik (PRP-BRIN) itu juga menjelaskan pernyataan itu bisa menyiratkan setidaknya dua hal. Pertama, capres KIB adalah tokoh atau politikus yang memang sudah cukup lama berada di partai politik dan bukan sosok non-partai.

"Jika yang pertama terjadi, maka nama-nama tokoh non-partai akan tereliminasi. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah apakah calon harus dari partai di dalam koalisi KIB atau bukan?" lanjutnya.

Kedua, makna eksplisit dari pernyataan tersebut adalah bakal calon potensial non partai harus memikirkan untuk segera berpartai, agar masuk dalam radar pilihan KIB. "Jika pilihan kedua ini yang terjadi, maka siapa pun bisa menjadi bakal capres KIB tetapi ia harus dengan segera menentukan partai politiknya," tambahnya.

Berdasarkan pernyataan itu, Aisah mengungkapkan kemungkinan KIB belum menentukan nama capres untuk berlaga di Pilpres 2024. Koalisi yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN itu masih melakukan lobi politik guna menentukan nama.

"Saya duga pernyataan itu tidak lantas menentukan sejak awal siapa yang akan dipilih Golkar, atau KIB. Karena semua masih dalam proses lobi-lobi politik sehingga masih bisa terjadi hal apapun," pungkasnya.

Di sisi lain, politisi Golkar Dave Laksono menjelaskan KIB tidak terburu-buru dalam menentukan nama bakal calon presiden. "Ojo kesusu (jangan terburu-buru), harus cermat dan hati-hati," tegas Dave. (*)