RIAUMANDIRI.CO - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan mendeklarasikan capres pada September 2023.

Pengamat Komunikasi politik M Jamiluddin Ritonga menilai langkah itu dilakukan KIB untuk menunggu kepastian Ganjar Pranowo diusung PDIP atau tidak.

"Kalau Ganjar tidak diusung PDIP ada kemungkinan KIB menggandengnya menjadi cawapres mendampingi Airlangga," kata Jamil, Senin (17/10/2022).

Tapi kalau Ganjar diusung PDIP, Jamil memprediksi ada kemungkinan KIB akan menduetkan Airlangga dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Terlepas dari siapa pun yang akan diusung KIB bila dideklarasikan saat mendekati pendaftaran capres, Jamil menyebut akan merugikan partai anggota koalisi, terutama PAN dan PPP.

"Tentu merugikan partai pendukung koalisi. KIB akan kehilangan waktu berharga untuk menyosialisikan pasangan capres yang mereka usung. Ibarat ketinggalan kereta, KIB akan tertinggal dalam memperkenalkan capresnya. Hal itu akan semakin sulit mendongkrak elektabilitas capres yang diusung," kata Jamil.

Terlebih lagi menurut Jamil, bagi partai pendukung koalisi, khususnya PPP dan PAN. Hal itu sangat merugikan. Pasangan yang diusung akan sulit membawa efek ekor jas bagi kedua partai tersebut.

Padahal, hasil survei elektabilitas PPP dan PAN tidak sampai 4 persen. Ini artinya, kedua partai itu berpeluang besar tidak masuk Senayan pada Pileg 2024

"Kalau KIB salah mengusung capres dan mendeklarasikan saat mepet waktu pendaftaran capres, maka efek ekor jas yang diharapkan akan sulit terwujud. Padahal efek ekor jas itulah yang diharapkan PPP dan PAN untuk menyelamatkannya tidak terlempar dari Senayan pada Pileg 2024," kata Jamil.

Berbeda dengan Golkar, tanpa efek ekor jas akan tetap melenggang ke Senayan pada Pileg 2024. Karena itu, Golkar tidak akan dirugikan bila mendeklarasikan pasangan capres mendekati September 2023.

"Perbedaan tersebut akan membuat PPP dan PAN berpikir ulang untuk mengikuti Golkar mendeklarasikan pasangan Capres mendekati September 2023. Hal itu tidak merugikan Golkar, tapi justru membahayakan eksistensi PPP dan PAN," kata antan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (*)