RIAUMANDIRI.CO - Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, hasil dari Parliamentary Speakers’ Summit  (P20) ini nantinya akan menjadi bagian dari join statement atau pernyataan bersama yang akan dibawa ke forum G20 pada November mendatang.

 “P20 ini nanti hasilnya semacam dokumen yang menjadi bagian join statement untuk dibawa ke G20,” kata Fadli sesaat setelah Parliamentary Forum P-20 di ruang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Dijelaskannya, hari ini acara P20 memang mengetengahkan diskusi termasuk platform dengan civil society, media, kalangan umum, tokoh-tokoh, pakar-pakar, akademisi. Sementara Kamis, hari ini khusus pertemuan house speaker, pimpinan DPR dan anggota parlemen yang tergabung dalam P20.

Kemudian dari sana, akan ada join statement terkait dengan hal-hal yang isunya diprioritaskan dalam forum ini. Baik tentang percepatan SDG’s dan ekonomi hijau (green economic), tentang persoalan-persoalan kekinian, masalah krisis pangan, energi dan tantangan global ekonomi, dan serta peran parlemen dan demokrasi, juga persamaan gender dan inklusi sosial.

Selain itu, yang juga selalu dibicarakan dalam forum-forum internasional adalah masalah yang terkait perang Rusia-Ukraina. Diakuinya, hal Ini termasuk salah satu bagian yang diperdebatkan, paling tidak dalam proses pembentukan outcome dokumen sudah terlihat perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok.

Perbedaan yang dimaksud adalah adanya pendapat yang ingin memberi satu kalimat-kalimat yang keras mengutuk perang. Namun, ada juga pendapat yang cenderung berpendapat untuk move forward atau maju ke depan untuk mencari solusi.

“Kita termasuk yang ingin mencari solusi. Posisi masing-masing pihak berbeda-beda. Tapi kita semaksimal mungkin di P20 ini ada satu forum yang bisa berbagi isu bersama dan kita tidak ingin memperuncingnya,” tegas Fadli.

Dijelaskan Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, Ukraina memang bukan bagian dari P20,  namun  menjadi tamu dari tuan rumah bersama dengan beberapa negara lainya. Sebagaimana yang dilakukan juga oleh pemerintah yang mengundang beberapa negara, DPR ingin mengajak dialog, diplomasi dan mencari penyelesaian walaupun diakuinya tidak semudah itu.

“Tetapi gestur itu menunjukkan bahwa kita peduli, kita sangat peduli dan kita berharap ada semacam inisiasi untuk dialog, terutama di antara parlemen. Parlemen ini kan kelebihannya punya legitimasi dari rakyat, punya fleksibilitas di dalam dialog, dan diplomasi. Agak berbeda dengan pemerintah yang agak rigid. Kita harapkan dengan semua itu, ada hasil yang positif.  Meskipun memang belum terlihat, tapi mungkin nanti dalam dokumen-dokumen terlihat,” pungkasnya. (*)