RIAUMANDIRI.CO - Beredar wacana adanya pengusulan pembelian Mobil Dinas (Mobdin) untuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru.

Tak tanggung-tanggung, anggaran untuk pembeliannya itu mencapai angka Rp.3,5 miliar.

Diisukan, pengusulan itu untuk empat pimpinan DPRD Kota Pekanbaru, satu Ketua DPRD Kota Pekanbaru dan tiga orang Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, adapun mobdinya ialah jenis Mercy.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kota Pekanbaru Ruslan Tarigan menyebut bahwa rencana itu sebagai pemborosan anggaran, apalagi diusulkan di tengah kondisi perekonomian yang bekum membaik.

"Rakyat lagi susah, naik lagi BBM, naik lagi parkir, banyak sekali pengeluaran masyarakat sementara penghasilan tidak naik. Ini (belanja Mobdin) kita pertontonkan pemborosan anggaran, tidak penting," tegas Ruslan Tarigan, Senin (19/9).

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru seharusnya diperuntukkan menggerakkan ekonomi masyarakat, dibanding diadakan untuk mobilitas para pimpinan dewan yang notabenenya sebagai wakil rakyat.

"Ini kalau 3 miliar kita bagi Rp10 juta ke setiap Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) sudah berapa banyak kita berdayakan ekonomi masyarakat. Kita dampingi, kita dorong untuk menggerakkan perekonomian masyarakat," kata Ruslan mengumpamakan pemanfaatan anggaran ketimbang membeli mobdin.

Dengan tegas, Ruslan menyatakan bahwa pembelian ini dibatalkan mengingat waktu dan keuangan yang belum memadai untuk saat ini.

"Ini dibatalkan saja. Belum tepat waktunya," tegasnya.

Disinggung soal hak pimpinan, Ruslan menyebut bahwa itu memang benar menjadi hak akan tetapi para pimpinan sudah mengganti hal itu dengan adanya tunjangan transportasi dengan nilai yang mencukupi.

"Ini kan susah diberi tunjangan, gaji juga banyak, apalagi mau dimakan?" pungkasnya. (Mal)