Biar Data Pribadi Aman dari Peretasan, Ini Saran Pakar IT UGM

RIAUMANDIRI.CO - Kasus kebocoran data kian marak dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya yang dilakukan oleh peretas dengan identitas Bjorka.
Bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengamankan data pribadi dari peretasan?
Pakar teknologi informasi dari UGM Ridi Ferdiana dikutip dari laman UGM, Rabu (14/9/2022) menyebutkan, upaya yang bisa dilakukan dimulai lebih peduli terkait data yang dibagikan melalui platform media penyimpanan komputasi awan.
Menurutnya, harus bijak dalam membagikan berkas, data pribadi, foto di media sosial atau pesan instan dan batasi share link. Selain itu, hindari mengisi infromasi secara sembarangan seperti pada survei, sistem informasi maupun aplikasi yang belum jelas kebijakan privasi dan data Anda.
Kemudian menggunakan password yang kuat atau sulit ditebak seperti membuat password minimal 8-12 karakter dan ganti password berkala setiap 2-3 bulan. Tak kalah penting, mengaktifkan MFA (Multi Factor Authentication). Aktivasi MFA akan mempersulit peretas mengambil data pribadi Anda.
Sementara itu, untuk menjaga keamanan data bagi institusi atau perusahaan, Ridi mengatakan bahwa institusi perlu memulai menyusun ketentuan perusahaan yang patut dengan aturan internasional keamanan data.
Kemudian pegawai perusahaan harus dilatih secara regular mengenai data privasi, literatur digital, dan etika digital.
Lakukan penyimpanan data di tempat yang memenuhi standar keamanan yang memadai semisal infrastruktur awan yang memenuhi ISO 27001 dan yang standar yang lain.
Sedangkan untuk pemerintah Ridi menyebutkan pemerintah harus lebih mawas diri bahwa aturan dan juknis mengenai keamanan data dan privasi data harus segera diselesaikan tuntas. Pemerintah harus mulai berbenah dengan berbagai draft juknis yang masih tertunda.
“Peraturan pemerintah terkait UU ITE yang dikaji bersama dengan masyarakat dan belajar bagaimana negara lain mengadopsi perlindungan data privasi. Payung hukum menjadi mutlak ada untuk perlindungan data dan berperan sebagai mitigasi,”urainya. (*)