Demo Marak, Ketua DPD RI Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Harga BBM

Demo Marak, Ketua DPD RI Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Harga BBM

RIAUMANDIRI.CO - Aksi demonstrasi yang  menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi marak terjadi di berbagai daerah.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah duduk bersama untuk meninjau kembali kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

Senator asal Jawa Timur itu menilai aksi penolakan kenaikan BBM yang terus bergulir di berbagai daerah itu lantaran rakyat merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Apalagi, imbas dari kenaikan harga BBM langsung berpengaruh terhadap melonjaknya juga harga bahan pokok.

"Agar dampaknya tak meluas, kiranya pemerintah bersedia duduk bersama merumuskan dan meninjau kembali kenaikan BBM," saran LaNyalla di Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Dikatakannya, saat ini masyarakat tengah berupaya bangkit dari keterpurukan ekonomi imbas pandemi Covid-19. Di tengah upaya tersebut,  pemerintah justru menaikkan harga BBM.

"Masyarakat masih sangat berat setelah hantaman Covid-19. Pemulihan ekonomi pun belum berjalan maksimal. Dengan kenaikan harga BBM, kegiatan pemulihan ekonomi bisa terhambat dan menambah angka kemiskinan," kata LaNyalla.

Oleh karenanya, LaNyalla mengajak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut agar tak semakin memberatkan masyarakat. Sebab, dampak kenaikan harga BBM sudah barang tentu dirasakan berat oleh semua lapisan kalangan masyarakat.

"Dampaknya terasa oleh semua lapisan kalangan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Perlu diambil skema lain untuk memulihkan perekonomian nasional, selain daripada mengurangi subsidi BBM," ulas LaNyalla.

Pada saat yang sama, LaNyalla mengingatkan agar aparat tidak melakukan pendekatan kekerasan, baik berupa pemukulan maupun penembakan kepada para demonstran. Ia tak ingin aksi unjuk rasa menelan korban seperti kejadian beberapa tahun lalu.

"Tetap kedepankan pendekatan persuasif. Rakyat menolak kebijakan pemerintah merupakan hal wajar, ketika saluran komunikasi tertutup rapat. Harus diingat, rakyatlah pemegang tertinggi kedaulatan. Hormati hak rakyat dalam menyalurkan aspirasinya," kata LaNyalla.(*)



Tags BBM