Mulyanto: Pemerintah Tak Perlu Naikkan Harga BBM Bersubsidi, Ini Alasannya

Mulyanto: Pemerintah Tak Perlu Naikkan Harga BBM Bersubsidi, Ini Alasannya

RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto minta pemerintah tidak perlu menaikkan harga harga bahan bakar (BBM) bersubsidi.

Alasannya karena harga minyak dunia  sekarang ini masih di bawah besaran asumsi makro yang tercantum dalam APBN 2022 yaitu sebesar 100 dolar Amerika per barel.

"Harusnya APBN 2022 masih dapat menutupi kebutuhan subsidi BBM hingga akhir tahun 2022," kata Mulyanto kepada media ini, Rabu (31/8/2022).

Mulyanto juga mengutip pernyataan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo yang menyebut APBN tahun ini cukup untuk membiayai subsidi BBM dan kompensasi energi hingga Desember 2022 selama pergerakan harga minyak dunia berada dalam rentang yang tidak terlalu jauh dari 100 dolar Amerika per barel.

Karena saat pembahasan revisi APBN 2022 dasarnya adalah perubahan harga ICP (Indonesia crude price) dari 63 per barel menjadi 100 dolar Amerika per barel.

"Jadi selama harga minyak mentah dunia berada dalam rentang 100 dolar Amerika per barel maka tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut," kata anggota Komisi VII DPR itu.

Berdasarkan data oilprice.com diketahui per tanggal 30 Agustus 2022 harga minyak mentah WTI crude maupun Brent Crude dalam 3 bulan terakhir terus turun dan sudah mendekati angka 90 dolar Amerika per barel. Kalaupun terjadi pergerakan, maka pergerakannya secara umum tetap dalam rentang100 dolar Amerika per barel.

Karenanya, menurut Mulyanto, pergerakan harga minyak mentah dunia ini masih sesuai dengan asumsi revisi APBN 2022.  Jadi alasan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi memang kurang mendasar. 

Karena itu Mulyanto mendesak pemerintah untuk lebih mengambil opsi kebijakan pembatasan dan pengawasan, agar distribusi BBM bersubsidi ini tepat sasaran, ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi, yang penuh risiko. 

Menurut Mulyanto kebijakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi kepada mereka yang berhak, agar tepat sasaran, memiliki resiko ekonomi dan sosial yang lebih ringan bagi masyarakat. Ketimbang kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, namun tetap membiarkan mobil mewah menikmati BBM bersubsidi. 

Kalau kebijakan ini yang tetap akan diambil, Pemerintah terkesan membiarkan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Orang miskin bertambah bebannya, sementara orang kaya tetap menikmati BBM bersubsidi.

Sebagaimana diinformasikan media, Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyampaikan, bahwa APBN 2022 cukup sampai akhir tahun 2022 asal terpenuhi syarat dan ketentuannya.

Salah satunya adalah bila harga minyak mentah dunia yang pergerakannya sangat bergejolak bisa bertahan di rentang yang tidak terlalu jauh dari 100 dolar Amerika per barel. Sebab, angka itu sudah menjadi harga patokan minyak mentah Indonesia atau ICP dalam APBN 2022. 

Menurut Prastowo dalam webinar "Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran", Selasa (30/8/2022), sepanjang harga minyak mentah dunia masih ada di level 100 dolar Amerika, revisi APBN tahun 2022 masih sanggup untuk menahan harga BBM bersubsidi sampai dengan Desember 2022. (*)



Tags BBM