Komisi IX DPR: Penghapusan Tenaga Honorer Perlu Dirumusan dengan Tepat
Emanuel Melkiades Laka Lena
RIAUMANDIRI.CO - Penghapusan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Managemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan menyebabkan pelayanan publik terganggu jika tidak dirumuskan dengan baik.
“Kebijakan ini berimplikasi sangat luas bagi proses pelayanan publik. Walaupun kebijakan ini maksudnya baik, tapi kalau dilaksanakan tidak tepat akan melumpuhkan proses pelayanan publik, meningkatkan angka pengangguran dan menimbulkan permasalahan lainnya,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena usai pertemuan Tim Panja Kesehatan Honorer dan Tenaga PLKB Non-PNS Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, di Balikpapan, Jumat (26/8/2022).
Menurut Melki, kebijakan pengahapusan tenaga non-ASN perlu dirumuskan dengan tepat dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Komisi IX DPR RI masih mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) lintas Komisi di DPR RI agar kebijakan bisa dilakukan dengan baik ketika akan diimplementasikan.
“Kami menilai perlu percepatan dalam penuntasan program seleksi tenaga honorer menjadi PPPK agar ada kepastian nasib dari tenaga honorer yang selama ini terkatung-katung karena ketidakpastian langkah pemerintah. Maka kami mendorong pembentukan Pansus lintas Komisi di DPR RI,” kata Melki.
Melki meminta kerja sama semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk memaksimalkan pengangkatan tenaga kesehatan non-PNS menjadi PNS atau PPPK tahun 2022 melalui proses verifikasi dan validasi data, dan mengambil kebijakan afirmasi dalam proses seleksi PPPK, dengan memasukkan faktor beban kerja, lama masa kerja, dan pengalaman kerja calon PPPK.
“Kami berkomitmen agar persoalaan tenaga honorer segera dituntaskan, sehingga mereka mendapatkan kepastian jaminan kesejahteraan dari negara,” pungkas legislator dapil Nusa Tenggara Timur II tersebut. (*)
“Kebijakan ini berimplikasi sangat luas bagi proses pelayanan publik. Walaupun kebijakan ini maksudnya baik, tapi kalau dilaksanakan tidak tepat akan melumpuhkan proses pelayanan publik, meningkatkan angka pengangguran dan menimbulkan permasalahan lainnya,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena usai pertemuan Tim Panja Kesehatan Honorer dan Tenaga PLKB Non-PNS Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, di Balikpapan, Jumat (26/8/2022).
Menurut Melki, kebijakan pengahapusan tenaga non-ASN perlu dirumuskan dengan tepat dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Komisi IX DPR RI masih mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) lintas Komisi di DPR RI agar kebijakan bisa dilakukan dengan baik ketika akan diimplementasikan.
“Kami menilai perlu percepatan dalam penuntasan program seleksi tenaga honorer menjadi PPPK agar ada kepastian nasib dari tenaga honorer yang selama ini terkatung-katung karena ketidakpastian langkah pemerintah. Maka kami mendorong pembentukan Pansus lintas Komisi di DPR RI,” kata Melki.
Melki meminta kerja sama semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk memaksimalkan pengangkatan tenaga kesehatan non-PNS menjadi PNS atau PPPK tahun 2022 melalui proses verifikasi dan validasi data, dan mengambil kebijakan afirmasi dalam proses seleksi PPPK, dengan memasukkan faktor beban kerja, lama masa kerja, dan pengalaman kerja calon PPPK.
“Kami berkomitmen agar persoalaan tenaga honorer segera dituntaskan, sehingga mereka mendapatkan kepastian jaminan kesejahteraan dari negara,” pungkas legislator dapil Nusa Tenggara Timur II tersebut. (*)
Tags
ASN
Berita Terkait
- Pegawai Honorer Pemda Dapat THR? Ini Penjelasan Sri Mulyani
- Eks Ketua DPC Gerindra Blora Gugat Prabowo Subianto Rp501 M
- Golkar Launching Gerakan Kewirausahaan Nasional untuk UMKM
- 1700 Rekening Terkait Judi Online Diblokir OJK
- Ketua DPD RI Dorong Proses Ratifikasi Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura
- Dituduh Bela Teroris, Gerindra Laporkan 12 Akun Medsos ke Polisi
