RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, secara kelembagaan DPR RI, khususnya Komisi VII belum mengadakan rapat kerja dengan pemerintah terkait dengan agenda kebijakan pembatasan ataupun penyesuaian harga BBM bersubsidi. 

Raker Komisi VII dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Rabu (24/8/2022) hanya membahas evaluasi laporan keuangan anggaran tahun 2021 dan progres anggaran tahun 2022.

"Jadi, hingga kini tidak ada persetujuan Komisi VII DPR RI atas rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi," ungkap Mulyanto kepada media ini, Jumat (26/8/2022).

Dia mengakui memang ada usulan dari beberapa anggota agar Komisi VII mengadakan raker khusus untuk membahas persoalan pembatasan ataupun penyesuaian harga BBM bersubsidi. Namun ini masih sebatas usulan.

"Sampai saat ini tidak ada satu kalimatpun dalam Kesimpulan Raker atau catatan rapat tentang persetujuan Komisi VII DPR RI terkait dengan penyesuaian harga BBM bersubsidi," tegas Wakil Ketua FPKS DPR RI itu.

Raker khusus dengan pihak pemerintah terkait agenda itu saja tidak ada. Jadi mana mungkin ada persetujuan terkait dengan hal tersebut.  Jelas, ini tidak ada.

Dijelaskan, yang ada dalam kesimpulan rapat Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM adalah mendesak Menteri ESDM untuk merealisasikan kesimpulan raker sebelumnya, yakni penambahan kuota BBM bersubsidi untuk tahun 2022.

Di mana untuk kuota solar menjadi 17 juta KL dan kuota Pertalite menjadi 28 juta KL, karena diperkiraan kuota BBM bersubsidi ini akan habis pada bulan Oktober 2022. Sedangkan kuota Pertalite dan solar untuk tahun 2022 masing-masing sebesar 23 juta kilo liter dan 15 juta kilo liter.

Mulyanto menjelaskan sikap fraksinya yang dengan tegas menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut. PKS lebih menyarankan, agar pemerintah melaksanakan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi kepada mereka yang benar-benar berhak. 

Dari hasil simulasi Pertamina, pembatasan subsidi hanya untuk kendaraan roda dua, angkot dan angkutan sembako akan dapat menghemat anggaran subsidi sebesar 69 persen. Penghematan yang lumayan bagus.

Apalagi kalau langkah di atas dikombinasikan dengan pengawasan yang lebih ketat, agar tidak terjadi kebocoran BBM berubsidi baik berupa ekspor illegal ke negera tetangga, penimbunan, perembesan ke sektor pertambangan maupun sektor industri. 

Menurut Mulyanto, strategi pembatasan dan pengawasan ini diperkirakan akan dapat mengendalikan volume distribusi BBM bersubsidi. (*)