PEKANBARU (HR)-Pelantikan terhadap  61 orang pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Riau, memang telah dilakukan. Namun demikian, sebenarnya masih ada satu posisi lagi yang masih kosong, yakni Sekretaris DPRD Riau. Saat ini, jabatan tersebut masih dipegang Pelaksana Tugas (Plt), yakni Syamsurizal.  

Terkait hal ini, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman ketika dikonfirmasi akhir pekan kemarin, mengakui bahwa posisi Sekretaris Dewan (Sekwan) atau Sekretaris DPRD Riau, memang sengaja dibiarkan kosong terlebih dahulu. Sebab sejauh ini, pihaknya menilai belum ada sosok yang dinilai tepat mengisi posisi itu.

Selain itu, untuk posisi tersebut, harus mendapat persetujuan dari Dewan.
Untuk mengisi kekosongan itu, pihaknya akan menunjuk Plt untuk menjalan aktivitas rutin di lembaga itu. Saat ditanya apakah masa Plt Sekwan Syamsurizal saat ini diperpanjang?, Andi Rahman, demikian panggilan akrabnya,

belum bisa memastikan. "Belum bisa dipastikan, apakah dilanjutkan (Syamsurizal, red) atau nanti diganti dengan yang baru," tukasnya.

Dalam hal ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Riau. Untuk saat ini, hal itu belum bisa dilakukan karena anggota DPRD Riau masih dalam masa reses.  "Masih dalam proses, kita tunggu saja," kata Plt.


Persetujuan Pimpinan
Komentara senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldi Yusman. Saat dihubungi, Minggu (26/4), Noviwaldi mengatakan, untuk posisi Setwan, sesuai dengan ketentuan, harus ada persetujuan dengan pimpinan DPRD. Hal itu disebabkan kerja Setwan akan berhubungan langsung dengan DPRD.

"Kita menunggu pengajuan nama dari Plt Gubri, untuk calon Setwan. Sesuai ketentuan harus ada persetujuan empat pimpinan Dewan. Kapan diajukan akan langsung kita proses," kata Dedet panggilan akrabnya.

Dijelaskan politisi Partai Demokrat ini, untuk Dewan sendiri tidak meragukan lagi calon Setwan yang akan diajukan karena sudah melalui proses assessment. Namun tentu DPRD juga akan menanyakan langsung kepada calon, apakah siap menjalani tugas sebagai Setwan.

"Kriterianya, kredibilitasnya, kemampuannya sebagai calon Setwan akan kita nilai. Itu nanti akan kita tanyakan bersama pimpinan Dewan lainnya, harus ada sinergisitas antara Dewan dan Setwan," kata Dedet.

Tak Sesuai Posisi
Ditambahkannya, DPRD Riau sendiri memberikan apresiasi kepada Pemprov Riau terkait pelantikan pejabat pratama tersebut. Namun dari sudut pandangnya, pihaknya melihat ada beberapa pejabat yang tidak sesuai dengan bidangnya. Dikhawatirkan, hal ini akan berdampak kepada tidak maksimalnya kinerja mereka.

"Hasil seleksi yang dijalani sangat baik, tapi ada beberapa SKPD yang tidak sesuai dengan posisinya. Inilah yang menjadi kekhawatiran kita, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian Plt Gubri," ujarnya.

Dilain pihak, salah seorang pejabat tinggi pratama yang juga menjabat sebagai kepala SKPD, mengakui bahwa ada beberapa pejabat yang menempati jabatan yang saat ini tidak sesuai dengan posisinya. Bahkan ada pejabat yang memilih jabatan lain namun ditempatkan di tempat lain.

"Contohnya, SF Haryanto, diakan insinyur tetapi dia ditempatkan di Dispenda, inikan tidak serumpun. Seharusnya di Dispenda itu seperti sarjana ekonomi, atau hukum juga masuk tu," kata pejabat yang enggan disebutkan namanya ini.

Sementara itu, Noviwaldi Yusman, berharap dengan telah dilantiknya pejabat defenitif di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Riau, diharapkan pembangunan bisa cepat berjalan. Apalagi saat ini kepala SKPD banyak diisi oleh energi baru, yang memahami apa yang akan dijalankan di bidangnya.

"Sekarang sudah ada energi baru seperti di Dinas Binamarga dan Ciptakarya sudah cukup bagus, di Biro pembangunan, di Dinas Pertanian orang yang mumpuni, dan di Kehutanan juga orang yang memahami. Tunjukkan lah kinerja agar pembangunan bisa berjalan cepat," kata Dedet.


Terkait dengan percepatan APBD, Dedet juga mendesak kepada Plt Gubri untuk menggesa seluruh kepala SKPD segeta menjalankan APBD disisa anggaran yang ada. Apalagi saat ini realisasi APBD Riau masih rendah belum mencapai puluhan persen. Dengan sisa waktu selama delapan bulan, diharapkan bisa mencapai target.

"Jangan ragu lagi untuk menjalankan anggaran. Kalau dulu boleh lah masih takut-takut, sekarang percepat proses tender kalau masih ada yang belum tender segera jalankan. Dan bagi Plt Gubri percepat keluarkan SK kalau ada pejabat yang belum di SK kan. Waktu tinggal delalam bulan lagi," tegas Dedet.

Hal yang sama juga disampaikan aggota dewan yang lain, Kordias Pasaribu. Ia berharap seluruh kepala SKPD serius dalam menjalan kinerjanya. Jangan ada lagi SKPD yang tidak menjalankan APBD, sesuai dengan SOTK yang baru.

"Semua pejabat sudah defenitif, jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak menjalankan anggaran. Kita berharap bisa segera berjalan dengan benar," kata ketua DPD PDIP Riau ini. (nur)