RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto meminta pemerintah segera bertindak mengatasi ketimpangan harga jual minyak goreng (migor) dengan harga  crude palm oil (CPO) yang kian melebar.

Seharusnya di saat harga CPO anjlok seperti sekarang ini, semestinya harga migor, baik curah maupun kemasan, ikut turun. Karena biaya utama komponen produksinya turun drastis. 

Data yang dikeluarkan KPB Nusantara pada 7 Juli 2022 menunjukkan harga CPO merosot tajam mendekati Rp6.000 per kg. Hampir sepertiga dari harga CPO di bulan Maret 2022 yang sempat bertengger di angka Rp17.000 per kg.

Termasuk juga harga TBS (tandan buah segar) sawit yang turun tajam di bawah Rp. 1.000. Sementara itu harga migor curah maupun migor kemasan justru anteng-anteng saja.

"Mana janji Luhut yang mendapat tugas menata industri dan tata niaga migor ini?  Harga pokok produksi (HPP) migor juga belum diaudit. Jangan cuma bikin PHP," kata Mulyanto kepada media ini, Senin (11/7/2022).

Wakil Ketua FPKS DPR RI itu menambahkan, penurunan harga migor curah sejak puncaknya (4 April 2022) sampai hari ini, hanya sebesar Rp3.150 per kg.  Atau turun sebesar 15 persen. Masih di atas HET yang sebesar Rp15.500 per kg. 

Sedangkan penurunan harga migor kemasan sejak puncaknya (26 April 2022) lebih tipis lagi, hanya sebesar Rp1.250 per kg  atau sekitar  4 persen.

"Ini menunjukkan, bahwa pasar migor nasional tidak sempurna. Dugaan bahwa pasar migor nasional bersifat oligopolistik, dimana pembentukan volume dan harga migor di pasar ditentukan oleh segelintir pengusaha migor, menjadi sangat kuat, kata Mulyanto.

Akibatnya, kata Mulyanto, yang paling menanggung beban turbulensi pasar adalah petani sawit di bagian hulu atau emak-emak pengguna migor di bagian hilir. Pengusaha migor yang ada di bagian tengah posisinya lebih menguntungkan.

Karenanya lanjut Mulyanto, pemerintah harus secara sungguh-sungguh menata industri dan tata niaga migor ini. Jangan terkesan Pemerintah justru malah memihak pada para pengusaha migor tersebut. 

Merosotnya harga CPO sekarang ini dapat menjadi momentum yang tepat bagi Pemerintah untuk menguatkan sisi hulu dan membenahi pasar migor yang oligopolistik. 

"Pemerintah jangan kalah dengan mafia migor. Kasus penyuapan fasilitas ekspor CPO yang melibatkan Komisaris di perusahaan migor raksasa, jangan dilihat hanya sebagai tindak kejahatan personal. Namun harus lebih dalam lagi, yakni dilihat sebagai bentuk penyimpangan korporasi," tegas Mulyanto. (*)