Gubri Sebut Penghapusan Tenaga Honorer Perlu Dipertimbangkan
RIAUMANDIRI.CO - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengharapkan adanya rencana penghapusan tenaga honorer atau non ASN dapat dipertimbangkan ulang.
Hal ini disampaikan Gubri saat bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo dalam penyelenggaraan rapat koordinasi gubernur (Rakorgub) se Sumatera yang diselenggarakan di Provinsi Riau tahun 2022, di Premier Hotel Pekanbaru, Kamis (30/6/22).
Syamsuar menyebutkan, aspirasi ini merupakan aspirasi besar dari seluruh gubernur di Indonesia khususnya di Sumatera.
Karena menurutnya, hal ini disadari bahwa belum semuanya pekerjaan di pemerintah atau bidang lainnya itu bisa terpenuhi oleh pegawai. Apalagi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.
"Jadi kami mohon Pak Wamendagri ada rencana tahun depan tenaga honorer akan dihentikan mohon dipertimbangkan. Pak Wamendagri juga paham ini karena Pak Wamendagri juga pernah jadi kepala daerah," ujarnya.
Menurut orang nomor satu di Riau ini, rasanya belum bisa di Indonesia ini honorer dihapuskan. Karena di daerah masih banyak pekerjaan yang terbantu dengan kehadiran honorer apalagi tenaga ASN maupun PPPK juga masih sangat kurang.
"Isu yang perlu diperhatikan berikutnya adalah pegawai non ASN ini juga perlu menjadi perhatian," ungkapnya.
Syamsuar menerangnya, rencana pemerintah pusat meniadakan pegawai non ASN di seluruh Indonesia juga perlu menjadi perhatian serius kepala daerah se Sumatera.
Ia mencontohkan Provinsi Riau, saat ini memiliki lebih kurang sekitar 19 ribu orang pegawai non ASN belum termasuk kabupaten/kota di Provinsi Riau, sehingga perlu upaya memberikan prioritas untuk bisa menjadi CPNS/PPPK atau kebijakan lainnya agar dampak yang akan ditimbulkan dapat diminimalisir.
"Kita harap rencana pemerintah pusat penghapusan honorer dapat menjadi perhatian serius," ujarnya.
Menanggapi hasil pembahasan Rakorgub se Sumatera tersebut, Wamendagri John Wempi Wetipo menyambut baik adanya pertemuan tersebut. Menurutnya ini sangat baik dalam rangka kemajuan daerah.
John Wempi Wetipo menyarankan kedepannya forum ini ditunjuk ketua forumnya, sehingga hasil diskusi tersebut dapat ditindaklanjuti dan disampaikan ke tingkat pusat.
"Saya kira banyak catatan yang sudah saya catat (hasil Rakorgub se Sumatera), harapan saya kalau rekomendasi ini disampaikan ke pemerintah pusat terlebih dahulu saran saya mungkin di forum ini akan menunjuk dua atau tiga gubernur yang mewakili kita untuk rekomendasi hasil hari ini untuk dibawa ke Kemendagri," ujarnya.
"Saya akan fasilitasi untuk bertemu Kemendagri dan akan kita sinkronkan sehingga apa yang bapak (para gubernur) sampaikan bisa sejalan bersama," ungkapnya.