Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir akan segera memanggil Pemkab Inhil terkait dengan pengurangan dana bagi hasil (DBH) Migas dari pemerintah pusat. Pengurangan terjadi akibat adanya penurunan harga minyak dunia.

"Dalam waktu dekat ini setelah penyusunan pokok-pokok pikiran kami akan segera panggilan Pemkab Inhil dalam rangka membahas adanya pengurangan dana bagi hasil sebanyak 280 miliar. Pengurangan ini tentu sedikit banyak pasti berdampak pada program yang akan dilaksanakan, " kata Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam, Senin (23/2).

Pemanggilan tersebut diakui Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini agar pihaknya bisa duduk bersama dengan Pemkab membahas mana program yang mesti ditunda dan mana program yang dikerjakan untuk tahun ini mengingat dari pengurangan tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan.

"Pada dasarnya semua program yang telah disusun dan disahkan dalam anggaran merupakan program prioritas. Akan tetapi karena ada pengurangan ini dengan terpaksa dipilih lagi dari beberapa program yang ditunda pelaksanaannya," tutur Dani.

Meskipun demikian ia sangat berharap dampak dari pengurangan DBH ini tidak menimbulkan gejolak sosial di Negeri Seribu Parit ini.
"Berdampak dibidang perekonomian sudah pasti, tapi kami berharap tidak sampai menimbulkan gejolak sosial. Semoga semua berjalan dengan baik,'' harap Dani.

Dengan pengurangan dana bagi hasil ini yang berdampak pada program yang akan dilaksanakan Dani mengaku dirinya merasa prihatin," Semoga saja ada solusi agar pembangunan di Inhil ini tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya, " papar Dani.***