Pemkab Siak terpaksa menunda sejumlah program kerja di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat dampak dari anjloknya harga minyak dunia.

Untuk mengantisipasi persoalan ini agar semua program berjalan sesuai yang direncanakan, Wakil Bupati Siak Drs H Alfedri MSi menginstruksikan seluruh SKPD agar lebih intens melakukan komunikasi agar bisa mendapatkan bantuan dana dari APBD Provinsi Riau dan APBN.

"Berkurangnya penerimaan DBH ini tentu berpengaruh terhadap APBD Siak yang sudah ditetapkan Rp3,2 triliun. Ini menjadi tantangan bagi semua SKPD agar dapat merebut dana dari provinsi dan pusat, sehingga semua program yang sudah direncanakan dapat direalisasikan," kata Alfedri, saat membuka Forum SKPD Siak di kantor Bupati, Rabu (11/3) lalu.

Selanjutnya tambah Alfedri, dalam penyusunan rencana kerja, seluruh SKPD harus betul-betul menindak lanjuti instruksi dari Presiden Jokowi terkait penghematan efesiensi anggaran.

"Jangan hanya mengandalkan APBD Siak saja, SKPD harua lebih proaktif buat usulan program kerja melalui proposal, untuk meraih dana APBN, Kementrian maupun Provinsi Riau," jelasnya.

Dicontohkannya, adapun peluang yang harus dilihat seperti adanya bantuan penanaman bibit jagung dari Kementrian Pertanian, bantuan keuangan dari provinsi, serta peluang lainnya.

"Harus ada upaya dari SKPD untuk mendapatkan dana itu, jangan hanya diam dan menunggu dana APBD saja," pungkas Alfedri.***