Dampak pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi pembicaraan hangat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2016 Provinsi Riau. Sebab, hal ini dikhawatirkan memicu permasalahan bagi pelaksanaan program yang telah di sahkan sebelumnya.

Hal ini disampaikan langsung oleh Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dalam rapat Musrenbang Riau di Hotel Labersa, Kampar.

Menurutnya, pembiayaan pembangunan di Riau hampir 50 persennya bersumber dari DBH Migas yang diterima. Untuk itulah diminta agar penurunan DBH itu disikapi dengan mencari sumber PAD lain.

"Kita harus benar-benar menyikapinya dengan baik. Bagaimana kita bisa mendapatkan pendapatan dari sektor lainnya. Sehingga dapat menutupi kebutuhan yang kita perlukan," katanya, kamis (16/4).

Perencanaan penerimaan dari Crude Palm Oil, jelas Plt Gubri yang biasa disapa akrab Andi Rahman itu, walau penerimaannya cukup besar, tetapi belum cukup untuk menutupi kekurangan DBH.

"Saat ini kita punya CPO, meskipun CPO stabil hingga akhir tahun kita tetap kehilangan 2T, jadi kalau kita benar-benar ingin menutupi pendapatan DBH itu, maka harus betul-betul kita gali potensi yang ada," paparnya.

Kekurangan DBH ini, juga dikeluhkan oleh Bupati Kabupaten Kampar, Jefry Noer. Dikatakannya pengurangan DBH yang dilakukan oleh pemerintah pusat sangat mengganggu pelaksanaan program di daerahnya. Pasalnya, pengurangan yang mencapai 75 persen dari nilai semua, dianggap menzolimi daerah.

"Ini sudah sangat luarbiasa, potongan DBH di kabupaten kami saja mencapai Rp 684 milliar sehingga menyisakan Rp391 milliar. Padahal berbagai program telah kami tenderkan, tentu ini akan menimbulkan kekacauan nantinya," jelasnya.

Dikeluhkannya pula, DBH yang menurun ternyata tidak membuat Dana Alokasi Umum meningkat. Malah katanya, DAU yang diterimanya malah menurun pula."Bagaimana ini, seharusnya kan DBH menurun DAU meningkat," terangnya.