RIAUMANDIRI.CO - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, presiden yang akan datang harus terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Sebab kata Puan, dasar hukumnya sudah ada, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. UU itu menegaskan pembangunan IKN baru harus dilaksanakan hingga tahun 2045.

“UU IKN sudah disahkan oleh DPR. Itu artinya sudah ada panduan hukumnya. Jadi harus meneruskan atau melanjutkan IKN ke depan,” kata Puan menjawab pertanyaan wartawan saat mengikuti kunjungan Presiden Jokowi meninjau lokasi IKN Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kaltim, Rabu (22/6/2022).

Puan diminta Jokowi untuk ikut melihat perkembangan proyek pembangunan IKN tersebut. Kunjungan kerja Jokowi bersama Puan turut mengajak sejumlah pemimpin redaksi (Pemred) media massa nasional.

Selain itu, juga ikut beberapa menteri, yaitu Mensesneg Pratikno, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Dijelaskan Puan, UU IKN juga sudah mengatur pembangunan IKN baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan secara multiyears sebab diprediksi megaproyek itu akan memakan waktu selama 23 tahun. Puan menyebut, masalah anggaran pembangunan IKN Nusantara pun sudah dipersiapkan dengan matang.

“Anggaran sudah disiapkan di APBN bahwa kegiatan ini akan dilakukan multiyears. Maka DPR sudah berkoordinasi melalui Badan Anggaran dengan Kementerian Keuangan untuk nantinya itu bisa merealisasikannya. Sehingga ketika ada pergantian tampuk pemerintahan, IKN masih tetap bisa berjalan,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Menurut mantan Menko PMK ini, visi Pemerintahan untuk pembangunan IKN Nusantara sudah jelas. Puan menegaskan, DPR RI berkomitmen untuk mendukung visi pembangunan ibu kota negara baru.

“Tadi sudah disampaikan Bapak Presiden bahwa insyaallah tahun 2024, kawasan inti IKN Nusantara sudah akan selesai,” jelasnya.

Puan berjanji akan terus mengawal pembangunan IKN Nusantara sebagai bentuk pengawasan DPR. Ia juga menyatakan akan secara berkala datang ke IKN Nusantara untuk mengecek perkembangan pembangunan.

“Karena APBN yang akan membiayai pembangunan kawasan inti IKN sehingga sebagai perwakilan rakyat kami punya kewajiban mengawal,” tutur Puan.

Puan percaya, IKN baru itu bukan hanya sekadar proyek imajinasi tapi proyek pemerataan di Indonesia. Sehingga pembangunan bukan hanya di Jawa saja, tapi juga termasuk di Kalimantan.

“Saya berharap pasca 2024 tidak ada hal-hal emergency ataupun musibah-musibah seperti yang lalu, pandemi Covid-19, sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan,” sebut Puan.

Dalam kunjungan hari ini, Puan bersama Jokowi meninjau Pembangunan Persemaian Mentawir. Di lokasi ini, dilakukan penanaman bibit-bibit pohon yang digunakan untuk merehabilitasi lahan-lahan di kawasan IKN.

Puan dan Jokowi juga meninjau perkembangan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang akan menjadi pendukung kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di kawasan IKN. Kunjungan kerja pun turut meninjau pembangunan di titik nol IKN Nusantara. (*)