RIAUMANDIRI.CO - Kejaksaan Tinggi Riau melakukan pemeriksaan terhadap Zulkifli sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial fakir miskin dan anak-anak cacat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2014-2019.

Anggota DPRD Kabupaten Siak itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Camat Tualang Tahun 2013-2016.

Selain dia, juga dilakukan pemeriksaan terhadap Wan Saiful Efendi. Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setdakab Siak itu diperiksa selaku Camat Siak Tahun 2014-2017.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Bambang Heripurwanto, membenarkan pemeriksaan tersebut. Dikatakan dia, pemeriksaan keduanya dilakukan Tim Jaksa Penyidik pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau.

"Iya, benar. Hari ini ada pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial fakir miskin dan anak-anak cacat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2014-2019," ujar Bambang, Senin (20/6).

Ada 6 orang saksi yang diperiksa. Di antaranya, Wan Syaiful Efendi selaku Camat Siak Tahun 2014-2017. Dia diperiksa sebagai saksi terkait berapa penyaluran dana bansos kepada pihak penerima di Kecamatan Siak Tahun 2014-2017.

Lalu, Zulkifli selaku Camat Tualang Tahun 2013-2016 yang diperiksa terkait berapa penyaluran dana bansos kepada pihak penerima bansos di kecamatan tersebut. Saat ini, Zulkifli merupakan anggota DPRD Siak dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).

Selain Wan Saiful dan Zulkifli, Jaksa juga periksa tiga orang lainnya. Mereka masing-masing berinisial S, N dan S selaku Kadus Benayah, serta M selaku Kadus Perincit. 

"Empat nama terakhir diperiksa saksi terkait berapa penyaluran dana bansos kepada pihak penerima di dusun masing-masing," jelas Bambang.

Pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang suatu tindak pidana. Selain itu, pemeriksaan para saksi bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti dan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara dugaan rasuah yang tengah diusut tersebut.

"Pemeriksaan para saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan (prokes)," pungkas Jaksa yang pernah menjabat sebagai Kasi Penyidikan pada Bidang Pidsus Kejati Banten tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Zulkifli mengakui jika dirinya menjalani pemeriksaan. Menurut dia, perlakuan yang sama juga diterapkan untuk semua camat yang ada di Kota Istana tersebut.

Dia selanjutnya menerangkan soal penyaluran dana bansos fakir miskin dan anak-anak cacat. Dikatakan dia, pihaknya selaku camat saat itu hanya bertugas menyalurkan dana bansos tersebut.

"Ada surat dikirim dari (Setdakab) Siak, Bagian Kesra dikirimkan kepada kami untuk mengirimkan data anak yatim, fakir miskin dan anak cacat. Surat itu kami teruskan ke desa. Desa nanti yang mendata," sebut Ketua Komisi III DPRD Siak itu.

Setelah didata oleh Aparatur Desa, lalu dikirimkan lagi ke Kecamatan untuk diteruskan ke Bagian Kesra Setdakab Siak.

"Hanya itu tugas kami. Kalau bantuan ada uangnya, itu amprahnya sudah siap, dan kami mengambil uang itu oleh Kasi Kessos (Kesejahteraan Sosial,red), disampaikan kepada desa. Desa yang menyerahkan (ke penerima)," jelas dia.

Pemeriksaan terhadapnya, kata Zulkifli, berlangsung sekitar 3 jam. Dimulai dari pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB. Di sela-sela itu, ada jeda istirahat.

"Itu tadi kami berdua. Saya selaku mantan Camat Tualang, dan mantan Camat Siak (Wan Syaiful,red). Iya, Kabag Humas," pungkas Zulkifli.

Sebelumnya, Jaksa periksa MR selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2014, dan WLF selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2015-2017. Pemeriksaan keduanya dilakukan pada Jumat (17/6) kemarin.

Tim Penyidik juga telah memeriksa LR. Dia adalah Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kandis yang diperiksa pada Rabu (15/6) kemarin. Sehari sebelumnya, diperiksa, Kasi Kesejahteraan Kecamatan Koto Gasib dan Mempura, yang masing-masing berinisial M.

Sementara itu, pada Senin (13/6), Korps Adhyaksa itu memeriksa 5 orang saksi. Yaitu, W selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Lubuk Dalam, WA selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dayun, dan N selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Minas. Lalu, TM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Setdakab Siak, serta W selaku Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Siak Tahun 2014-2015. 

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap Yurnalis. Staf Ahli Gubernur Riau itu diperiksa pada Selasa (31/5) kemarin dalam kapasitasnya Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Siak TA 2017.

Di hari yang sama, pemeriksaan juga dilakukan terhadap 4 saksi lainnya. Mereka masing-masing berinisial ACS selaku Camat Lubuk Dalam, A selaku Camat Minas, HD selaku Camat Mempura, dan S selaku Camat Koto Gasib. Jabatan itu mereka emban dalam kurun waktu 2014-2017 dan 2014-2016 lalu.

Tidak hanya itu, tiga orang saksi yang pernah menjabat camat di Kabupaten Siak juga telah diperiksa. Adapun para saksi tersebut masing-masing berinisial ZA selaku Camat Kerinci Kanan Tahun 2014-2015, ZE selaku mantan Camat Dayun, D selaku mantan Camat Bunga Raya. 

Tim Jaksa Penyidik juga telah memeriksa TS selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Siak, N selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tualang, dan M selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sabak Auh.

Penanganan perkara rasuah itu ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor PRINT-09/L.4/Fd.1/09/2020. Surat tersebut ditandangani langsung Kajati Riau, Mia Amiati tertanggal 29 September 2020 lalu. Hal itu, diyakini usai Korps Adhyaksa Riau menemukan peristiwa pidana serta dua alat bukti permulaan yang cukup. 

Penyidik diketahui telah mendapati sejumlah temuan dalam pengusutan dugaan korupsi itu. Pada pengusutan perkara ini, penyidik telah mengeluarkan ribuan surat panggilan saksi. Penyidikan memang memakan waktu cukup lama, dikarenakan luasnya objek penyidikan perkara. 

 

Untuk kegiatan belanja bansos sendiri, terdiri dari 15 item. Di antaranya, pertama, bansos untuk rumah tangga miskin dan lansia terlantar, yang jumlah penerimanya 700 sampai 1.000 setiap tahunnya.

 

Kedua bansos untuk penyandang cacat, ketiga bansos untuk fakir miskin, keempat bansos untuk yatim piatu, kelima bansos untuk suku terasing, keenam bansos untuk mahasiswa PTIQ dan IIQ.

 

Ketujuh bansos untuk mahasiswa luar negeri, kedelapan bansos untuk rombongan belajar, kesembilan bansos untuk beasiswa S1, kesepuluh bansos untuk beasiswa S2, kesebelas bansos untuk beasiswa D3.

Keduabelas, bansos untuk beasiswa S1 akhir/skripsi, ketigabelas bansos untuk beasiswa S2 akhir/tesis, keempatbelas bansos untuk beasiswa D3 akhir, dan terakhir bansos untuk karya ilmiah.

Selain luasnya objek penyidikan yang meliputi banyak item, penyidikan perkara ini tahun anggarannya cukup panjang, yaitu 2014 sampai 2019. 

Tak hanya bansos, objek perkara ini juga terkait dengan belanja hibah, yang terdiri dari 40 objek penerima.

Reporter : Dodi Ferdian

Editor : Nurul Atia