RIAUMANDIRI.CO - Ratusan ribu tenaga honorer terancam menjadi pengangguran dengan kebijakan pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer di lingkup kerja birokrasi pada November 2023.

Terkait hal ini, anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah segera mempersiapkan solusi sejak dini. Mengingat, penghapusan tenaga honorer ini akan menambah angka pengangguran terbuka dan pasti berdampak pada aktivitas ekonomi nasional.

Dia mengutip data Kementerian PANRB, per Juni 2021, ada 410.000 Tenaga Honorer Kategori II (THK-II). Pada seleksi CASN 2021, hanya 51.492 yang lulus sebagai ASN, baik PNS maupun PPPK. Sementara 358.518 pegawai honorer lainnya berpotensi tidak memiliki pekerjaan jika tidak ada solusi dari pemerintah.

 Kemudian Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tidak adanya lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi salah satu penyebab pengangguran masih cukup tinggi pada Februari 2022.

Angka pengangguran per Februari 2022 tercatat 8,4 juta orang. Salah satu faktor meningkatnya angka pengangguran, serapan tenaga kerja di sektor administrasi pemerintah yang turun sebanyak 30 ribu orang selama periode Februari 2021-Februari 2022.

 “Artinya ada lebih dari 350 ribu tenaga honorer nasibnya belum jelas dan bisa menambah angka pengangguran lebih tinggi lagi sebab serapan tenaga kerja dari pemerintah berdampak langsung terhadap angka pengangguran terbuka. Jika tidak ada solusi dari sekarang, bisa berdampak ke ekonomi nasional termasuk menurunnya daya beli,” ujar Kurniasih dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/6/2022).

Politisi dari F-PKS ini mengatakan, perlu adanya koordinasi lintas kementerian termasuk antara Kementerian PANRB, Kemendagri dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyusun strategi agar tenaga honorer di pemerintahan mendapatkan solusi.

 “Kami minta mitra di Komisi IX, yakni Kemenaker ikut aktif sebelum nanti beban pengangguran baru justru menjadi beban Kemenaker. Maka sedari dini disiapkan langkah strategi untuk teman-teman tenaga honorer ini,” kata dia.

Kurniasih menambahkan, sejauh ini baru ada solusi bagi tenaga honorer di bidang pendidik. Sementara tenaga honorer lainnya seperti di bidang kesehatan, tenaga penyuluh dan tenaga administrasi belum ada solusi konkret. Sebab janji untuk seleksi ASN dengan grade yang diturunkan juga tidak banyak menyerap jumlah tenaga honorer.

“Dari 400 ribuan hanya terserap 50 ribuan. Artinya tidak semua bisa terserap menjadi PNS atau PPPK. Sementara dari berbagai pemda merespons masih tetap memerlukan tenaga honorer. Jangan sampai nanti saat dihapus pelayanan kepada masyarakat juga bermasalah,” pungkasnya. (*)